PROBLEMATIKA PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI PROVINSI DKI JAKARTA

Puadi, Puadi (2025) PROBLEMATIKA PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI PROVINSI DKI JAKARTA. Doctoral thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (658kB)
	Text BAB 1.pdf Download (590kB)
	Text BAB 2.pdf Download (232kB)
	Text BAB 3.pdf Download (369kB)
	Text BAB 4.pdf Download (625kB)
	Text BAB 5.pdf Download (311kB)
	Text BAB 6.pdf Download (59kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (833kB)

Abstract

Pelaksanaan peran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam mengawal pemilu berintegritas
sangat dipengaruhi dinamika politik yang menyertainya. Dinamika politik pengawasan
pemilu dapat terjadi pada berbagai tahapan dalam pemilu dan melibatkan berbagai aktor
politik yang saling berinteraksi saling berpengaruh satu sama lainnya. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Bawaslu dalam pengawasan terhadap
permasalahan pemutakhiran dan penetapan data pemilih tetap, pembatasan pencalonan
anggota legislatif bagi mantan narapidana, kampanye di tempat pendidikan yang
melibatkan ASN, praktik politik uang dalam kampanye, dan pemenuhan kuota 30%
keterwakilan perempuan dalam verifikasi parpol peserta pemilu, yang ditemukan Bawaslu
DKI Jakarta pada saat pelaksanaan pengawasan pemilu serentak 2019. Selain itu juga
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis interaksi kepentingan antara peserta pemilu
(partai politik dan calon anggota legislatif), KPU, pemerintah, dan masyarakat terhadap
berbagai masalah yang ditangani Bawaslu DKI Jakarta dalam pelaksanaan pengawasan
Pemilu serentak 2019. Adapun metode penelitian kualitatif dengan menggunakan
paradigma konstruktivisme. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu: data primer
dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui informan dan narasumber. Data sekunder
terdiri dari dokumen-dokumen resmi yang berupa relevansi dan keterkaitan informasi
terhadap penelitian. Berbagai data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis
kualitatif Miles dan Huberman, yakni dianalisis secara siklus ke dalam tiga tahap, yaitu:
kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa enam stakeholder kunci yang terlibat dalam pengawasan Pemilu
Serentak di Indonesia, yaitu Bawaslu, KPU, Pemerintah, Pemilih (masyarakat), Partai
Politik, dan Gakkumdu yang memiliki peran penting yang saling berkaitan dalam
memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan
prinsip-prinsip demokrasi. Bawaslu bertindak sebagai pengawas utama, sementara KPU
mengurus penyelenggaraan teknis. Salah satu temuan utama adalah peran sentral Bawaslu
DKI Jakarta sebagai lembaga pengawas yang menghadapi tantangan besar dalam
menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif. Peran sentral tersebut digunakan pada
beberapa tantangan seperti: kendala pemutahiran data daftar pemilih tetap; pembatasan
terhadap calon legislatif mantan narapidana; kampanye pada institusi pendidikan; praktik
politik uang; dan isu keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	J Political Science > J General legislative and executive papers J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S3 Ilmu Politik
Depositing User:	- Abdurrahman -
Date Deposited:	05 Jul 2025 05:04
Last Modified:	05 Jul 2025 05:04
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/13382

Actions (login required)

View Item