Analisis Mengenai Penerapan Dissenting Opinion Terhadap Putusan Bebas Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Perkara Nomor : 1555K/Pid.Sus/2019)

Vionita, Dea Ratna (2025) Analisis Mengenai Penerapan Dissenting Opinion Terhadap Putusan Bebas Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Perkara Nomor : 1555K/Pid.Sus/2019). Bachelor thesis, UNIVERSITAS NASIONAL.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (434kB)
	Text BAB II.pdf Download (320kB)
	Text BAB III.pdf Download (502kB)
	Text BAB IV.pdf Download (232kB)
	Text BAB V.pdf Download (146kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (10MB)

Abstract

Dissenting opinion adalah pendapat berbeda
dari mayoritas. Sejak 2004, Indonesia mengadopsinya dalam Undang-Undang
Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Dissenting
opinion itu semenjak awal pertimbangannya sudah berbeda. Mulai dari fakta
hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusannya berbeda. Apabila dalam
suatu perkara pidana yang dipegang lima majelis, dua hakim menyatakan terbukti
dakwaan subsidair, satu primair, dan dua lainnya bebas, pendapat hakim yang
menyatakan terbukti dakwaan primair termasuk dissenting opinion. Sebab, satu
hakim menggunakan dakwaan berbeda. Sama halnya dalam perkara yang
menggunakan dakwaan kesatu primair dan/atau kedua primair. Apabila dua hakim
menyatakan terbukti dakwaan kesatu primair, satu hakim terbukti dakwaan kedua
primair, dan dua hakim lainnya menyatakan bebas, maka satu hakim itu masuk
kategori dissenting opinion. Apapun rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana
Dissenting Opinion (perbedaan pendapat) menurut hakim Terhadap Putusan Bebas
Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Sistem Peradilan
Pidana Indonesia? 2) Apa Yang Menjadi Dasar Dissenting Opinion (Perbedaan
Pendapat) Hakim Terhadap Putusan Bebas Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak
Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor : 1555K/Pid.Sus/2019? Dalam penulisan
skripsi ini metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dengan
pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari dari peraturan perundang dengan
penelitian kepustakaan (Library Researcha), yaitu suatu cara memperoleh data
melalui penelitian keperpustakaan, yang didalam penulisan laporan penelitian
penulis mencari data dan keterangan-keterangan dengan membaca buku-buku,
bahan kuliah, karya ilmiah, berkaitan dengan perbedaan pendapat antara Ketua
Majelis Hakim dan Hakim Ad Hoc, karena sesuai dengan kebijakan mengenai out
of court settlement jika terdapat adanya kesalahan dalam perhitungan atau
penerapan aturan, atau kekeliruan dalam penyampaian data (misrepresentation),
maka haruslah diselesaikan melalui mekanisme keperdataan dan/atau pembuktian
menurut norma-norma hukum perdata.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > JC Political theory K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Users 30 not found.
Date Deposited:	01 Jul 2025 05:50
Last Modified:	01 Jul 2025 05:50
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/13197

Actions (login required)

View Item