Analisis Yuridis Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pid.Pra/2024/Pn.Bdg)

Abrar, Akmal (2025) Analisis Yuridis Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pid.Pra/2024/Pn.Bdg). Bachelor thesis, UNIVERSITAS NASIONAL.

	Text COVER.pdf Download (684kB)
	Text BAB 1 .pdf Download (409kB)
	Text BAB 2 .pdf Download (466kB)
	Text BAB 3.pdf Download (323kB)
	Text BAB 4.pdf Download (391kB)
	Text BAB 5 .pdf Download (172kB)
	Text LAMPIRANN .pdf Download (1MB)

Abstract

Praperadilan adalah untuk menguji keabsahan Tindakan penyidikan yang
dilakukan oleh penegak hukum sebelum perkara tersebut diajukan ke
pengadilan negeri, praperadilan tersebut dapat memastikan bahwa setiap
Tindakan penegak hukum, seperti penangkapan , penahanan,
penggeledahan, dan penyitaan, seharusnya dilakukan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku. Pada putusan Pengadilan Negri Bandung
Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN.BDG Berkaitan dengan Putusan tersebut
diatas telah menuai kontorversi adanya Pro dan Kontra dari pakar hukum
maupun masyarakat, dimana penetapan tersangka berdasarkan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) bukan merupakan obyek praperadilan, dimana
penetapan tersangka bukan merupakan obyek praperadilan. Dari hal
tersebut kemudian penulis membuat 3 rumusan masalah dalam pembuatan
skripsi ini sebagai berikut 1) Apakah penetapan tersangka Pegi Setiawan
melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
Undang Hukum Acara Pidana? 2)Bagaimana pertanggungjawaban
negara terhadap salah tangkapyang dilakukan oleh penyidik sebagai
aparatur negara dibidang penegakan hukum? 3) Apakah dapat dibenarkan
pengajuan praperadilan terhadap penetapan tersangka?Metode penelitian
yang peneliti gunakan ialan penelitian normatif dengan sumber bahan
hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penellitian yang dilakukan
peneliti berkesimpulan bahwa Penetapan Tersangka Pegi Setiawan
melanggar Hak Asasi Manusia karena bertentangan dengan Undang
– Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum
Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-
XII/2014.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > JC Political theory K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Users 30 not found.
Date Deposited:	01 Jul 2025 04:35
Last Modified:	01 Jul 2025 04:35
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/13185

Actions (login required)

View Item