TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA CALON ANGGOTA DPD- RI (DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA) (Studi Kasus Perkara Nomor : 2/Pid.S/2024/PN Adl)

Sekar, Riyandika Putra (2025) TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA CALON ANGGOTA DPD- RI (DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA) (Studi Kasus Perkara Nomor : 2/Pid.S/2024/PN Adl). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of Cover.pdf] Text
Cover.pdf

Download (857kB)
[thumbnail of BAB 1.pdf] Text
BAB 1.pdf

Download (546kB)
[thumbnail of BAB 2.pdf] Text
BAB 2.pdf

Download (473kB)
[thumbnail of BAB 3.pdf] Text
BAB 3.pdf

Download (600kB)
[thumbnail of BAB 4.pdf] Text
BAB 4.pdf

Download (403kB)
[thumbnail of BAB 5.pdf] Text
BAB 5.pdf

Download (313kB)
[thumbnail of Lampiran.pdf] Text
Lampiran.pdf

Download (411kB)

Abstract

Ketidak netralan pegawai negeri sangat
terlihat jika salah satu kandidat nya masih keluarganya sendiri, maka
mengakibatkan nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota ASN ini tersia-siakan dan
terlupakan begitu saja. Oleh karena itu, tidak heran jika apabila banyak sistem
politik ini masih digunakan dan berdampak hal yang buruk dalam Pemilu, karena
banyaknya keterlibatan langsung atau tidak langsung pejabat pemerintah untuk
mendukung calon. Posisi Kepala Desa dalam dinamika politik electoral sama
dengan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur sipil Negara (ASN), TNI dan
Polri, yang secara rinci meliputi larangan untuk melakukan pertemuan, ajakan,
seruan, atau pemberian barang, kepada ASN dilingkup kerjanya, anggota keluarga,
maupun masyarakat. Mereka juga diminta untuk tidak membuat keputuasan yang
menguntungkan salah satu peserta pemilu, baik sebelum maupun sesudah
kampanye. Apapun rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Pelanggaran Tindak
Pidana Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Terlibat Dalam
Pelaksanaan Pemungutan Suara Calon Anggota DPD- RI menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? 2) Bagaimana
Pertimbangan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Oleh Aparatur
Sipil Negara (Asn) Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Calon
Anggota DPD- RI Studi kasus perkara nomor: 2/Pid.S/2024/PN Adl? Dalam
penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis
dengan pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari dari peraturan perundang
dengan penelitian kepustakaan (Library Researcha), yaitu suatu cara memperoleh
data melalui penelitian keperpustakaan, yang didalam penulisan laporan penelitian
penulis mencari data dan keterangan-keterangan dengan membaca buku-buku,
bahan kuliah, karya ilmiah, berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim selama
pemeriksaan di persidangan dapat merasakan pergulatan batin mereka, yaitu antara
menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
Atau “membantu” kepentingan oknum tertentu terhadap perolehan suara salah satu
peserta pemilu.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Users 30 not found.
Date Deposited: 17 Jun 2025 08:25
Last Modified: 17 Jun 2025 08:26
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/12986

Actions (login required)

View Item View Item