PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PAILIT DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (ANALISIS TERHADAP SEMA NO. 3 TAHUN 2023 KAITANNYA DENGAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004)

Setiawan, Rahma Jelita Amru (2025) PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PAILIT DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (ANALISIS TERHADAP SEMA NO. 3 TAHUN 2023 KAITANNYA DENGAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (603kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (403kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (342kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (270kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (281kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (114kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (8MB)

Abstract

Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme
hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 di Indonesia, Namun,
pelaksanaan permohonan Pailit dan PKPU dihadapkan tantangan, terkait dengan
ketidaksesuaian antara Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan Undang-Undang
No. 37 Tahun 2004. SEMA mengenai pembuktian sederhana dalam permohonan pailit
dan PKPU yang seharusnya mempermudah proses hukum, tetapi dalam kenyataannya
malah menyulitkan kreditur dalam menuntut hak mereka. Khususnya dalam kasus
pengembang apartemen/rumah susun. Rumusan masalah yang diangkat adalah
bagaimana ketidaksesuaian dan dampak SEMA terhadap praktik hukum dan hak
kreditur dalam permohonan kepailitan. Tujuannya mengidentifikasi dampak dari
ketidaksesuaian tersebut terhadap praktik hukum kepailitan dan memberikan
rekomendasi untuk reformasi regulasi yang lebih adil dan efektif, demi menjaga
kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur dan debitur di Indonesia. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA menghambat
akses kreditur untuk menuntut hak dalam keadailan dan ketidakpastian hukum, yang
berpotensi merugikan konsumen serta stabilitas industri properti.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Users 30 not found.
Date Deposited: 17 Jun 2025 08:22
Last Modified: 17 Jun 2025 08:22
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/12985

Actions (login required)

View Item View Item