KAJIAN HUKUM SENGKETA HAK EIGENDOM VERPONDING PARA AHLI WARIS DENGAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

Gumelar, Miftah (2025) KAJIAN HUKUM SENGKETA HAK EIGENDOM VERPONDING PARA AHLI WARIS DENGAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA. Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER (LEMBAR PENGESAHAN,DLL.).pdf Download (364kB)
	Text BAB I.pdf Download (382kB)
	Text BAB II.pdf Download (380kB)
	Text BAB III.pdf Download (428kB)
	Text BAB IV.pdf Download (519kB)
	Text BAB V.pdf Download (174kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA, LAMPIRAN, UJI TURNITIN.pdf Download (548kB)

Abstract

Sengketa kepemilikan tanah antara ahli waris pemegang
hak bekas Eigendom Verponding dan pemegang Sertifikat Hak Guna
Bangunan (HGB) oleh Perseroan Terbatas (PT) menjadi permasalahan hukum
yang sering terjadi di Indonesia. Perubahan sistem pertanahan dari warisan
kolonial ke sistem hukum pertanahan nasional, khususnya setelah berlakunya
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, menyebabkan
ketidakjelasan status hukum atas tanah yang sebelumnya berstatus Eigendom
Verponding tetapi tidak dikonversi menjadi hak sesuai ketentuan yang
berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum sengketa antara
ahli waris dengan pemegang HGB, menelusuri penyebab konflik, serta
menganalisis penyelesaian hukum yang dapat diterapkan. Metode penelitian
yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah
peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, serta praktik
hukum pertanahan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak
Eigendom Verponding yang tidak dikonversi sebelum diberlakukannya UUPA
dianggap tidak lagi memiliki kekuatan hukum dan tanah tersebut berstatus
tanah negara, yang kemudian dapat diberikan kepada pihak lain, termasuk
badan hukum seperti PT dalam bentuk HGB. Namun, dalam beberapa kasus,
ahli waris masih memiliki peluang untuk memperjuangkan haknya jika dapat
membuktikan penguasaan tanah secara terus-menerus dan adanya cacat
hukum dalam penerbitan HGB. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan
melalui jalur administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN), mediasi, atau
gugatan ke pengadilan.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Users 30 not found.
Date Deposited:	17 Jun 2025 08:08
Last Modified:	17 Jun 2025 08:08
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/12982

Actions (login required)

View Item