ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR (Studi Kasus Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst)

Pawae, Irwan (2025) ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR (Studi Kasus Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (414kB)
	Text BAB I.pdf Download (307kB)
	Text BAB II.pdf Download (309kB)
	Text BAB III.pdf Download (215kB)
	Text BAB IV.pdf Download (230kB)
	Text BAB V.pdf Download (211kB)
	Text Lampiran.pdf Download (1MB)

Abstract

Peranan justice collaborator ini belum
mendapatkan kepastian hukum sebagaimana mestinya seperti yang tercantum
dalam Undang-Undang. Justice Collaborator dalam penegakan hukum pidana
Indonesia belum terimplementasikan dengan baik sebagaimana yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah terdapat dalam Undang
Undang No 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK) bahwa kehadiran justice collaborator atas kerjasamanya patut untuk
diberikan sebuah penghargaan atau reward yaitu berupa peringanan hukuman.
Dalam praktiknya hal tersebut belum terlaksana dengan baik sebab acap kali
ditemui hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak mengindahkan seorang
terdakwa yang berstatus sebagai justice collaborator dan SEMA RI Nomor 04
Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan
Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Juctice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak
Pidana Tertentu, mengatur bahwa sebagai salah satu syarat seseorang sebagai saksi
pelaku yang bekerjasama adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku
tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, dan bukan pelaku
utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di
dalam proses peradilan. Apapun rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana penegakan
hukum terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang berkedudukan sebagai
justice collaborator menurut ketentuan perundang undangan?, 2) Bagaimana sanksi
hukuman terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang berkedudukan
sebagai justice collaborator, apakah sudah tepat jika ditinjau dari akibat dan rasa
keadilan? 3) Bagaimana pertimbangan majlis hakim dalam putusan 48/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt Pst?. Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang
digunakan bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dengan
mempelajari dari peraturan perundang dengan penelitian kepustakaan (Library
Researcha), yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian keperpustakaan,
yang didalam penulisan laporan penelitian penulis mencari data dan keteranganketerangan dengan membaca buku-buku, bahan kuliah, karya ilmiah, berkaitan
dengan majlis hakim tidak mempertimbangkan unsur pembeda antara tindak pidana
korupsi (biasa/dalam bentuk pokok) dan tindak pidana korupsi berencana adalah
unsur dengan rencana terlebih dahulu (berencana).

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Users 30 not found.
Date Deposited:	17 Jun 2025 07:57
Last Modified:	17 Jun 2025 07:57
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/12980

Actions (login required)

View Item