Akbar, Muhammad Rafli (2025) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN SECARA PAKSA OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUSANAK/2023/PN.JKT.SEL). Bachelor thesis, Universitas Nasional.
|
Text
COVER.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (483kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (312kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (297kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (730kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (424kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (2MB) |
Abstract
Tindak pidana persetubuhan secara paksa
oleh anak merupakan permasalahan hukum yang kompleks, terutama
karena melibatkan pelaku yang masih dalam kategori anak dan korban
yang juga anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan
hukum terkait tindak pidana ini, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan, serta kesesuaian putusan dengan tujuan pemidanaan dalam sistem
peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan
analisis putusan pengadilan. Data yang digunakan berasal dari bahan
hukum primer seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem
Peradilan Pidana Anak, serta bahan hukum sekunder yang meliputi
literatur hukum dan jurnal terkait. Studi kasus yang dianalisis adalah
Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel, yang menunjukkan
bagaimana hakim mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dan
rehabilitasi dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku anak. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum dalam tindak pidana
persetubuhan secara paksa oleh anak telah memberikan perlindungan bagi
korban sekaligus mempertimbangkan aspek pembinaan bagi pelaku.
Hakim dalam putusan ini menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara
selama tiga tahun serta pelatihan kerja selama enam bulan di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Putusan ini dinilai seimbang karena
tidak hanya berorientasi pada penghukuman tetapi juga memberikan
kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia
telah mengakomodasi pendekatan yang berimbang antara keadilan bagi
korban dan rehabilitasi bagi pelaku. Namun, perlu adanya inovasi dalam kebijakan pemidanaan, seperti penerapan program diversion atau
rehabilitasi berbasis komunitas, guna mengurangi dampak negatif
penahanan terhadap anak pelaku.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Users 30 not found. |
| Date Deposited: | 13 Jun 2025 03:36 |
| Last Modified: | 13 Jun 2025 03:36 |
| URI: | https://repository.unas.ac.id/id/eprint/12917 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
