ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PERJANJIAN NOMINEE ATAS KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK (Studi Putusan Nomor 13/PDT/2022/PT DPS)

Sibuea, Kokoh Juan Andreas (2025) ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PERJANJIAN NOMINEE ATAS KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK (Studi Putusan Nomor 13/PDT/2022/PT DPS). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (628kB)
	Text BAB I.pdf Download (495kB)
	Text BAB II.pdf Download (463kB)
	Text BAB III.pdf Download (370kB)
	Text BAB IV.pdf Download (368kB)
	Text BAB V.pdf Download (310kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Perjanjian nominee atas kepemilikan tanah hak milik di Indonesia secara
legalitas belum diatur dalam KUHPerdata maupun peraturan lainnya. Pada
praktiknya, perjanjian nominee dibuat dalam bentuk akta notariil. Berdasarkan
Undang-Undang Pokok Agraria, hanya warga negara Indonesia yang berhak
atas Hak Milik tanah di Indonesia. Pada putusan Pengadilan Tinggi Denpasar
Nomor 13/PDT/2022/PT DPS, ditemukan suatu perjanjian pinjam nama
(nominee) oleh WNA terhadap WNI yang bertujuan mendapatkan Hak Milik
atas tanah yang dibuat oleh Notaris. Mengenai hal tersebut permasalahan dalam
penelitian ini, sebagai berikut: 1) Bagaimana keabsahan perjanjian nominee
atas kepemilikan tanah hak milik yang dibuat secara notariil? 2) Bagaimana
analisis hukum pertimbangan dan putusan hakim atas perbuatan melawan
hukum yang disebabkan perjanjian nominee dalam Putusan Nomor
13/PDT/2022/PT DPS? Penelitian ini menggunakan metode penelitian
normatif dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil
penelitian yang dilakukan peneliti menyatakan bahwa keabsahan perjanjian
nominee atas kepemilikan tanah hak milik yang dibuat secara notariil adalah
tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya
perjanjian yang dimana bertentangan dengan Pasal 21 UUPA. Pada
putusannya, Majelis Hakim menetapkan bahwa hak milik atas obyek sengketa
adalah sah milik WNI yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik.
Seharusnya, hak atas obyek sengketa tersebut jatuh kepada Negara berdasarkan
ketetentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Users 30 not found.
Date Deposited:	13 Jun 2025 03:28
Last Modified:	10 Jul 2025 04:16
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/12915

Actions (login required)

View Item