ANALISIS YURIDIS PERSYARATAN UMUR CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERIODE 2024-2029 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023)

Nisa, Frida Arifatin (2025) ANALISIS YURIDIS PERSYARATAN UMUR CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERIODE 2024-2029 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (391kB)
	Text BAB II.pdf Download (405kB)
	Text BAB III.pdf Download (410kB)
	Text BAB IV.pdf Download (348kB)
	Text BAB V.pdf Download (249kB)
	Text Lampiran.pdf Download (2MB)

Abstract

Mahkamah konstitusi sebagai lembaga
negara dengan tugas melakukan uji materil (judicial review atau melakukan
constitutional review) atas undang-undang terhadap undang-undang dasar, menurut
Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah
konstitusi, terdapat 2 (dua) macam pengujian undang-undang, yakni: Pengujian
undang-undang secara formal (formele toetsing) dan pengujian undang-undang
secara materiil (materieele toetsing). Pengambilan keputusan dalam mahkamah
konstitusi dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat, jika mufakat tidak
tercapai, dilakukan pemungutan suara (voting) oleh sembilan hakim konstitusi.
dalam putusan perkara nomor: 90/PUU-XXI/2023, mahkamah konstitusi
memberikan tafsir terhadap syarat usia minimal capres-cawapres, yang hasilnya
yaitu mahkamah konstitusi menegaskan bahwa aturan usia minimal 40 tahun tetap
berlaku. Apapun rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pengambilan
keputusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang
persyaratan Presiden dan Wakil Presiden?, 2) Bagaimana pengaturan pelaksana
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam peraturan
perundang-undangan?. Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang
digunakan bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dengan
mempelajari dari peraturan perundang dengan penelitian kepustakaan (Library
Researcha), yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian keperpustakaan,
yang didalam penulisan laporan penelitian penulis mencari data dan keteranganketerangan dengan membaca buku-buku, bahan kuliah, karya ilmiah, berkaitan
dengan perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra
yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan jumlah hakim konstitusi dalam Rapat
Musyawaratan Hakim (RPH) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-
55/PUU-XXI/2023 sebanyak delapan hakim konstitusi dengan Perkara Nomor
90/PUU-XXI/2023 sebanyak sembilan hakim konstitusi sehingga mempengaruhi
hasil putusan.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Users 30 not found.
Date Deposited:	13 Jun 2025 03:13
Last Modified:	13 Jun 2025 03:13
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/12912

Actions (login required)

View Item