TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT SEBAGAI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT REMPANG DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (KEDUDUKAN HUTAN ADAT REMPANG KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU)

SEPTIAN, MUHAMMAD ARRI (2024) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT SEBAGAI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT REMPANG DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (KEDUDUKAN HUTAN ADAT REMPANG KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU). Bachelor thesis, UNIVERSITAS NASIONAL.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (535kB)
	Text BAB II.pdf Download (495kB)
	Text BAB III.pdf Download (492kB)
	Text BAB IV.pdf Download (469kB)
	Text BAB V.pdf Download (286kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (6MB)

Abstract

Pada tahun 2023, Pulau Rempang masuk dalam
PSN, yakni Program Pengembangan Kawasan Eco-City. Di Pulau Rempang
terdapat berbagai kawasan, salah satunya kawasan hutan. Hutan Adat adalah
hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat yang
didalamnya melekat Hak Ulayat yang merupakan hak milik bersama MHA
yang diakui oleh Pemerintah atau Pemda sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. MHA adalah masyarakat tradisional yang masih
terikat paguyuban/lembaga dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat
yang ditaati, dan mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan
sekitarnya yang dikukuhkan dengan peraturan tingkat daerah. Pasca
ditetapkannya Rempang masuk dalam PSN, yang menimbulkan
permasalahan mekanisme penetapan hutan adat, kedudukan hutan adat,
serta perlindungan hukum hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat adat
Rempang. Terdapat indikasi pengurangan hak ulayat, hak tradisional, dsb
MHA Rempang yang mengakibatkan konflik antara MHA Rempang
dengan Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan
yuridis hutan adat Rempang sebagai hak ulayat. Penelitian ini bersifat
yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian
kepustakaan dan peraturan perundang-undangan serta didukung dengan
wawancara pribadi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara
sosiologis MHA Rempang, Hutan Adat, dan Hak Ulayat mereka itu ada,
secara yuridis, eksistensi atau pengakuan hingga perlindungan terhadap
mereka belum kuat, belum ada perlindungan secara nyata. Pasca
ditetapkannya PSN di Pulau Rempang memberikan dampak terhadap
pengurangan dan terabaikannya hak Masyarakat Adat Rempang.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) L Education > L Education (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Yulia Zahra Yamini
Date Deposited:	09 Oct 2024 03:02
Last Modified:	09 Oct 2024 03:02
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/12330

Actions (login required)

View Item