KEWENANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM KERJASAMA KELEMBAGAAN ATAS PEMENUHAN HAK LAYANAN PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA

SUBANGUN, MAHARI IS (2024) KEWENANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM KERJASAMA KELEMBAGAAN ATAS PEMENUHAN HAK LAYANAN PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA. Masters thesis, UNIVERSITAS NASIONAL.

	Text COVER.pdf Download (837kB)
	Text BAB I.pdf Download (775kB)
	Text BAB II.pdf Download (815kB)
	Text BAB III.pdf Download (4MB)
	Text BAB IV.pdf Download (561kB)
	Text BAB V.pdf Download (579kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (439kB)

Abstract

Korban tindak pidana seringkali mengalami trauma mendalam yang berdampak
pada aspek psikologis dan sosial mereka. Pemenuhan hak atas layanan psikososial
menjadi krusial untuk membantu mereka pulih dan berintegrasi kembali ke
masyarakat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga
yang memiliki mandat dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana, memiliki
peran penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak korban, termasuk layanan
psikososial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kewenangan
dan peran LPSK dalam kerjasama kelembagaan pemenuhan hak layanan
psikososial bagi korban tindak pidana di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala
dan peluang yang ada dalam implementasinya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Saksi dan Korban, serta berbagai peraturan perundang-undangan
terkait lainnya, serta studi kasus terhadap layanan psikososial yang diberikan oleh
LPSK. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara mendalam
dengan pihak-pihak terkait, dan analisis dokumen. Data yang diperoleh kemudian
dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara
variabel penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPSK memiliki kewenangan yang cukup luas
dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, termasuk layanan
psikososial. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala yang
menghambat pelaksanaan layanan psikososial yang optimal, seperti keterbatasan
sumber daya, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta kurangnya
kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan psikososial. Penelitian ini juga
mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat mendukung terlaksananya kerjasama
kelembagaan dalam pemenuhan hak layanan psikososial, antara lain adanya
regulasi yang jelas, komitmen dari berbagai pihak, serta peningkatan kapasitas
sumber daya manusia.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) L Education > L Education (General)
Divisions:	Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Yulia Zahra Yamini
Date Deposited:	09 Oct 2024 02:45
Last Modified:	09 Oct 2024 02:45
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/12325

Actions (login required)

View Item