FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI KONFLIK MAFIA TANAH DI INDONESIA

NURMILA, NURMILA (2023) FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI KONFLIK MAFIA TANAH DI INDONESIA. Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover (Lembar Penunjang, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi).pdf Download (662kB)
	Text BAB I.pdf Download (489kB)
	Text BAB II.pdf Download (518kB)
	Text BAB III.pdf Download (365kB)
	Text BAB IV.pdf Download (441kB)
	Text BAB V.pdf Download (339kB)
	Text Lampiran (Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, Lembar Hasil Turnitin).pdf Download (3MB)

Abstract

Indonesia, sebagai negara agraris, tanah dalam
seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk kebutuhan tanah menjadi
meningkat. Tanah merupakan kebutuhan dan sebagai aset sosial namun seringkali
terancam oleh ketidakpastian hukum dan konflik yang melibatkan mafia tanah.
Masalah seperti sertifikat ganda dan penipuan tanah oleh mafia tanah
menunjukkan perlunya reformasi kebijakan pertanahan. Penelitian ini bertujuan
untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi fenomena mafia
tanah di Indonesia. Fokus penelitian meliputi pengaturan pertanahan dalam sistem
ketatanegaraan dan formulasi kebijakan pemerintah dalam menangani konflik
yang disebabkan oleh mafia tanah. penulisan ilmiah ini bertujuan memberikan
kontribusi positif dalam perlindungan hak atas tanah, mengurangi sengketa, dan
membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. penulisan ini mengulas
aspek-aspek penting terkait tanah di Indonesia, termasuk definisi tanah, peran
mafia tanah, jenis hak atas tanah, pendaftaran tanah, dasar hukum, dan sistem
pendaftaran tanah. serta menyoroti kasus-kasus mafia tanah yang terjadi, seperti
kasus artis Nirina Zubir dan petani di Salatiga, serta kasus sertifikat ganda di
Lampung Selatan. Kasus-kasus ini menunjukkan kompleksitas dan dampak serius
dari mafia tanah terhadap individu dan kelompok. Dalam penulisan ilmiah ini
membahas formulasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi mafia tanah, meliputi
dasar hukum, jenis hukum pertanahan, hak penguasaan atas tanah, penyelesaian
sengketa, serta masalah dan kelemahan dalam pengaturan. Reformasi regulasi,
peningkatan integritas aparat, dan koordinasi antar lembaga menjadi fokus utama.
Penelitian ini mengusulkan pembentukan undang-undang anti mafia tanah,
inovasi dalam sistem administrasi pertanahan, dan peningkatan kesadaran hukum
masyarakat. penulisan ini bertujuan supaya Pemerintah memperkuat regulasi,
meningkatkan penegakan hukum, serta melibatkan masyarakat dalam
pemberantasan mafia tanah dengan cara meningkatkan koordinasi antar lembaga,
pembentukan undang-undang khusus, dan inovasi dalam sistem identitas
kepemilikan tanah, penulisan ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola
pertanahan yang lebih adil dan transparan serta lebih aman di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Users 30 not found.
Date Deposited:	03 Oct 2024 06:32
Last Modified:	03 Oct 2024 06:32
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/12241

Actions (login required)

View Item