PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENIPUAN CALON PEKERJA MIGRAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

PUTRI, QORI QORIAH (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENIPUAN CALON PEKERJA MIGRAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Bachelor thesis, UNIVERSITAS NASIONAL.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (851kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (797kB)
[thumbnail of BAB III .pdf] Text
BAB III .pdf

Download (719kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (646kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (415kB)
[thumbnail of LAMPIRAN1.pdf] Text
LAMPIRAN1.pdf

Download (1MB)

Abstract

Dalam melindungi pekerja migran, tentu setiap perwakilan negara selalu
mengupayakan bentuk perlindungan yang sesuai, baik dari segi hukum nasional
sampai dengan aturan internasional bahkan kebijakan internal yang dibentuk dari
Kerjasama dengan aparat berwenang di negara penerima untuk dapat melindungi
pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kemungkinan terburuk yang dapat terjadi
dari meningkatnya jumlah pekerja migran Indonesia tersebut, salah satunya adalah
perdagangan orang. Rumusan Masalah pada penelitian ini terdiri dari: 1.
Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja migran dalam tindak pidana
perdagangan orang? 2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan bagi pekerja migran
dengan modus penipuan. 3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan
Pengadilan No 18/Pid.Sus/2020/Pn.Bkn? bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan
perlindungan hukum bagi pekerja migran dengan mlodus penipuan dan
mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam perlindungan hukum terhadap
penipuan pekerja migran dalam tindak pidana perdagangan orang pada perkara
Nomor 186/Pid.Sus/2020/Pn.Bkn. metode yang dilakukan dalam penulisan skripsi
ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, data yang berfokus pada
kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini alah menyatakan Majelis Hakim tidak
memberikan pertimbangan yang jelas mengenai unsur penipuan yang telah
dilakukan oleh Terdakwa sehingga korban percaya dan tergerak untuk mengikuti
kemauan terdakwa. Selain itu, Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim
tidak menyebutkan bentuk-bentuk perlindungan korban tidak pidana perdagangan
yang mana menjadi hak dari korban sehingga korban tidak mendapatkan bentuk
perlindungan seperti Restitusi maupun Rehabilitasi

Item Type: Thesis (Bachelor)
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
R Medicine > RA Public aspects of medicine
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Delvy Aplirizani -
Date Deposited: 20 Sep 2024 02:36
Last Modified: 20 Sep 2024 02:40
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/11967

Actions (login required)

View Item View Item