ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR YANG MELAKUKAN PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM MASA ANGSURAN KREDIT

Qusyairi, Ahmad Muslim (2024) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR YANG MELAKUKAN PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM MASA ANGSURAN KREDIT. Bachelor thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of Cover.pdf] Text
Cover.pdf

Download (2MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (361kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (502kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (338kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (329kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (241kB)
[thumbnail of Lampiran.pdf] Text
Lampiran.pdf

Download (5MB)

Abstract

Saat ini semakin banyak perusahaanperusahaan leasing yang berkembang di Indonesia. Kehadiran leasing saat
ini dapat dikatakan memberi andil yang cukup besar dalam pembangunan
ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil. Lembaga pembiayaan ini
muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang sebagai modal
kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya
dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen Namun Sejalan
dengan pesatnya pertumbuhan dan aktivitas ekonomi, bentuk- bentuk
kejahatan Bisnis kini beranekaragam bentuknya salah satunya konsumen
yang melakukan penggelapan kendaraan saat dalam masa angsuran kredit
sehingga melanggar perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pertanggungjawaban hukum debitur yang melakukan penggelapan motor.
Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian
atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku,
tapi penguasaan barang itu sudah terjadi secara sah. Dalam penelitian ini
ada beberapa permasalahan yaitu apa yang menjadi faKtor terjadinya
penggelapan jaminan fidusia di Indonesia dan pertimbangan hakim
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang sengaja
menggelapkan objek jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian normatif. Dalam pengumpulan data menggunakan sumber
primer, sekunder, dan tersier serta lapangan dan kepustakaan. Dasar hukum
pelanggaran terhadap penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHP dan
UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
J Political Science > JK Political institutions (United States)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum
Depositing User: Miss Yulia Zahra Yamini
Date Deposited: 19 Sep 2024 07:44
Last Modified: 19 Sep 2024 07:44
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/11960

Actions (login required)

View Item View Item