ANALISIS YURIDIS URGENSI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA FILANTROPI BENCANA ALAM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DONATUR SEBAGAI KONSUMEN

Firdaus, Mochammad Ferdion (2023) ANALISIS YURIDIS URGENSI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA FILANTROPI BENCANA ALAM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DONATUR SEBAGAI KONSUMEN. Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (484kB)
	Text BAB 1.pdf Download (216kB)
	Text BAB 2.pdf Download (180kB)
	Text BAB 3.pdf Download (227kB)
	Text BAB 4.pdf Download (47kB)
	Text BAB 5.pdf Download (37kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (354kB)

Abstract

Isu perlindungan hukum bagi para donatur sebagai konsumen jasa filantropi bencana alam di
Indonesia saat ini menjadi diskursus aktual. Banyak pendonor tidak menerima laporan yang
tepat tentang distribusi sumbangan dari penyedia layanan amal selama bencana alam. Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah mengajukan laporan ke Kementerian Sosial
atas dugaan penggelapan dana amal sebanyak 176 organisasi filantropi pada tahun 2022.
Masalahnya diyakini karena pengaturan filantropi bencana alam belum diatur dengan baik. Hal
ini mendesak kebutuhan penelitian hukum terkait pengaturan utamanya pengawasan jasa
filantropi yang ideal. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif yuridis
perundang-undangan. Metode tersebut memeriksa ketetapan, keputusan, instrumen hukum,
dan dokumen hukum lainnya yang terkait dengan filantropi bencana alam dan perlindungan
konsumen serta menganalisis ketidakmampuan lembaga yang ada untuk mengawasi kegiatan
amal selama bencana alam. Pengaturan ideal pelayanan darurat pada saat terjadi bencana alam
untuk mendukung perlindungan donor sebagai konsumen harus mengacu pada Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sesuai dengan prinsip tata kelola
yang baik. Adapun aspek-aspek yang perlu diawasi dalam rangka menjamin pengaturan yang
ideal dan memberikan perlindungan donatur sebagai konsumen meliputi pengawasan
perizinan, informasi yang benar, produk atau jasa yang aman, penyelesaian sengketa, dan
periklanan. Memastikan pengawasan berjalan efektif, perlu dibentuk suatu lembaga pengawas
independen yang bebas kepentingan dan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih
baik bagi para penyumbang bencana alam. Keberadaan lembaga pengawas ini memerlukan
amandemen terhadap beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya berimplikasi
signifikan terhadap Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan
Barang. Lembaga pengawas independen jasa filantropi dapat mendorong transparansi,
akuntabilitas, dan penertiban yang lebih baik dalam kegiatan filantropi bencana alam.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HG Finance
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	- Abdurrahman -
Date Deposited:	25 Jun 2024 06:13
Last Modified:	05 Jul 2024 03:19
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/11339

Actions (login required)

View Item