Virian, Desi Nur Rahma (2023) GERAKAN SOSIAL BARU DAN EKOLOGI POLITIK: PERAN WALHI DALAM MENGAWASI PENGADAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI DKI JAKARTA TAHUN 2017-2021. Bachelor thesis, Universitas Nasional.
|
Text
COVER.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (626kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (477kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (305kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (806kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
BAB VI.pdf Download (211kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penanganan permasalahan lingkungan di
DKI Jakarta yang cenderung berputar-putar dan menghasilkan permasalahan baru di
kemudian hari. Dengan permasalahan tersebut penulis kemudian menemukan fakta
bahwa permasalahan lingkungan di DKI Jakarta sudah pada tahap kompleks dimana
permasalahan lingkungan yang ada merupakan sebab akibat dari permasalahan
lingkungan lainnya. Dalam mengkaji permasalahan tersebut, penulis menggunakan
dua perspektif yaitu ekologi politik dan gerakan sosial baru. Ekologi politik penulis
gunakan sebagai konsep analisis yang melihat permasalahan lingkungan sebagai hasil
dari interaksi manusia dan sistem politik terhadap lingkungan. Kemudian gerakan
sosial baru merupakan sekelompok orang yang melabeli dirinya sebagai kelompok
tertentu yang bergerak untuk dapat merubah sistem yang ada sesuai dengan ideologi
yang mereka genggam dalam gerakan sosial tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif
dengan teknik Non-probability Sampling dengan jenis sampel Purposive. Dalam
mengumpulkan data penelitian ini penulis menggunakan dua metode yaitu studi
Pustaka dan wawancara mendalam. Selain metode pengumpulan data, untuk dapat
menjelaskan permasalahan penelitian dengan baik penulis pun menggunakan dua
teori yaitu Teori Ekologi Politik dari Timothy forsyth dan Bryant & Bailey.
Sedangkan teori Gerakan Sosial Baru penulis menggunakan teori dari Oman
Sukmana dan McAdam, McCarthy, dan Zald.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pengadaan 30% Ruang Terbuka
Hijau. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menemui kesulitan dalam hal pengadaan
lahan itu sendiri karena 80% lahan di DKI Jakarta telah terbangun dan milik
masyarakat maupun developer sehingga untuk mewujudkan 30% RTH di DKI Jakarta
merupakan hal yang mustahil. Sedangkan Peran Pengawasan yang dilakukan oleh
WALHI dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta menemui kesulitan
dalam hal mengakses data akan sebaran Ruang Terbuka Hijau. Sehingga peran yang
dimainkan oleh WALHI belum dilakukan secara maksimal dan belum memiliki hasil
yang signifikan dalam kenaikan jumlah RTH di DKI Jakarta.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions J Political Science > JA Political science (General) |
| Divisions: | Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Politik |
| Depositing User: | Users 30 not found. |
| Date Deposited: | 14 Jun 2024 02:12 |
| Last Modified: | 07 Nov 2024 03:28 |
| URI: | https://repository.unas.ac.id/id/eprint/11230 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
