EKSISTENSI PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIFTHE EXISTENCE OF TERMINATION OF INVESTIGATIONS AND INVESTIGATIONS IN HANDLING CRIMES BASED ON RESTORATIVE JUSTICE

GINANJAR, GINGIN (2024) EKSISTENSI PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIFTHE EXISTENCE OF TERMINATION OF INVESTIGATIONS AND INVESTIGATIONS IN HANDLING CRIMES BASED ON RESTORATIVE JUSTICE. Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Download (730kB)
	Text BAB 2.pdf Download (629kB)
	Text BAB 3.pdf Download (2MB)
	Text BAB 4.pdf Download (526kB)
	Text BAB 5.pdf Download (655kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Penyelidikan dan penyidikan menjadi tahapan penting hukum acara pidana
dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif menurut
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Permasalahan
penelitian ini yaitu: (1) bagaimana penerapan penanganan tindak pidana
berdasarkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; dan
(2) bagaimana pengaturan penghentian penyelidikan dan penyidikan dalam
penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di masa mendatang.
Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengetahui tentang: (1)
penerapan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam
sistem peradilan pidana di Indonesia; dan (2) pengaturan penghentian
penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan
keadilan restoratif di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan yaitu
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
konseptual dan kasus, yang dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan penelitian
yaitu: pertama, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif
dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mengacu Peraturan Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang meliputi
penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan dan penyidikan; dan
kedua, meski Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2021 diketahui eksis mengatur penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan
restoratif, namun hal itu tidak dianut di dalam KUHAP sehingga di masa depan
perlu dilakukan perubahan agar penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan
restoratif tertuang di dalam produk hukum Undang-Undang

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) Q Science > Q Science (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Users 30 not found.
Date Deposited:	16 May 2024 02:34
Last Modified:	16 May 2024 02:34
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/10970

Actions (login required)

View Item