DAMPAK REGULASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PENGUATAN BISNIS PELAKU USAHA UMKM (STUDI DI PROVINSI DKI JAKARTA)

RAMADHAN, ABDUL (2024) DAMPAK REGULASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PENGUATAN BISNIS PELAKU USAHA UMKM (STUDI DI PROVINSI DKI JAKARTA). Masters thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER .pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (540kB)
	Text BAB II.pdf Download (449kB)
	Text BAB III.pdf Download (510kB)
	Text BAB IV.pdf Download (450kB)
	Text BAB V.pdf Download (288kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

Abstract

Tesis ini membahas tentang Analisis Dampak Regulasi Terhadap Penguatan
Bisnis Pelaku Usaha UMKM Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Studi Di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini
dilatar belakangi dengan terbitnya undang-undang omnibus law regulasi yang
mencakup berbagai isu atau topik atau undang-undang cipta kerja. Dengan
banyaknya polemik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan terdampak
kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Adapun rumusan masalah
dalam penelitian ini 1) Bagaimanakah Penerapan dan Perlindungan Hukum
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pelaku
Usaha UMKM? 2) Bagaimana Implementasi Dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 Terhadap Penguatan Bisnis Bagi Pelaku Usaha UMKM? 3)
Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Pasca Berlakunya UndangUndang

Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pelaku Usaha
UMKM? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris,
yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan data
primer pendekatan undang-undang serta bersifat deskriftif. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dari hasil
peneltian ini, pembahasan dan analisis dapat disimpulkan untuk menguatkan bisnis UMKM bahwa regulasi undang-undang nomor 6 tentang cipta kerja
pemerintah harus melindungi tentang perlindungan hukum, kepastian hukum
serta program-program yang memberi dampak positif kepada pelaku usaha
UMKM, dengan adanya undang-undang ini memberikan kepada pelaku usaha
UMKM pelatihan, pemberdayaan, pendidikan, permodalan, bimbingan teknis,
penguatan kapasiatas sumber daya manusia, hak dan kewajiban di Provinsi
DKI namun banyak masalah dilapangan. Adapun saran penulis yaitu
Pemerintah baik Kementerian, Dinas UKM Provinsi DKI Jakarta harus
berkolaborasi, bekerjasama memberikan sarana dan prasana yang dibutuhkan
oleh pelaku usaha UMKM guna menunjang kegiatan usahanya demi
kelancaran akses pengembangan usaha seperti pelatihan, perlindungan hukum,
kepastian hukum, kebijakan yang memihak, bimbingan teknis secara langsung
demi untuk menguatkan pelaku usaha UMKM di seluruh Provinsi DKI Jakarta.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Users 30 not found.
Date Deposited:	14 May 2024 03:09
Last Modified:	14 May 2024 03:09
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/10951

Actions (login required)

View Item