PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANGGUNG PAJAK ATAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Fransiscus, Selamat Sodugaon Carl (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANGGUNG PAJAK ATAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA. Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (800kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (1MB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (902kB)

Abstract

Pajak merupakan sumber utama penerimaan
negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penagihan utang pajak dengan
surat paksa ditinjau dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa dan bagaimana perlindungan hukum bagi penanggung
pajak atas pelaksanaan penagihan pajak ditinjau dari Undang Undang Nomor 19
Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Hasil penelitian
menunjukan bahwa pelaksanaan penagihan utang pajak dengan surat paksa yaitu
pertama, pada dasarnya penagihan pajak dilakukan apabila penanggung pajak
tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, kedua, terhadap
penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak, pejabat dapat melakukan
tindakan penagihan pajak, ketiga, pelaksanaan tahapan penagihan pajak dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penagihan
pajak dengan surat paksa, keempat, pelaksanaan tahapan penagihan pajak
dilakukan terhadap penanggung pajak dengan mempertimbangkan urutan prioritas.
Perlindungan hukum dalam bidang pajak yang sangat dirasakan oleh wajib
pajak/penanggung pajak antara lain dengan diberikannya kelonggaran kepada wajib
pajak/penanggung pajak untuk melakukan angsuran/penundaan pembayaran utang
pajak, melakukan pembetulan ketetapan pajak dan adanya
pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang timbul dari utang pajak
tersebut. Oleh karena itu, setiap wajib pajak harus melaksanakan kewajiban bayar
pajaknya dengan nilai dan waktu yang ditentukan.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) Q Science > Q Science (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	- Abdurrahman -
Date Deposited:	29 Apr 2024 02:08
Last Modified:	29 Apr 2024 02:08
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/10825

Actions (login required)

View Item