ANALISIS YURIDIS MAKNA EKSPLOITASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA \ PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XV/2017 LEGAL ANALYSIS OF THE MEANING OF EXPLOITATION IN ACT NUMBER 21 OF 2007 CONCERNING ERADICATION OF THE CRIMINAL ACT OF TRAFFICKING IN PEOPLE REVIEWED FROM THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 32/PUU-XV/2017

Siallagan, Magdalena Aprilliani (2024) ANALISIS YURIDIS MAKNA EKSPLOITASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA \ PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XV/2017 LEGAL ANALYSIS OF THE MEANING OF EXPLOITATION IN ACT NUMBER 21 OF 2007 CONCERNING ERADICATION OF THE CRIMINAL ACT OF TRAFFICKING IN PEOPLE REVIEWED FROM THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 32/PUU-XV/2017. Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (779kB)
	Text BAB II.pdf Download (731kB)
	Text BAB III.pdf Download (731kB)
	Text BAB IV.pdf Download (735kB)
	Text BAB V.pdf Download (756kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (23MB)

Abstract

Tindakan memperdagangkan orang merupakan kejahatan yang tidak
berperikemanusiaan karena menghina dan merendahkan harkat dan martabat
manusia. Penelitian ini memuat permasalahan yaitu: (1) bagaimana makna
eksploitasi di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan (2) bagaimana makna
eksploitasi pada tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017. Adapun tujuan penelitian ini yaitu
menganalisis dan mengetahui: (1) makna eksploitasi di dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
dan (2) makna eksploitasi pada tindak pidana perdagangan orang berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017. Penulis menggunakan
metode penelitian hukum normatif, serta dengan pendekatan perundang-undangan
dan konseptual. Penelitian ini pun menyimpulkan, yaitu: pertama, makna
eksploitasi di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah cukup jelas yang
mencakup 2 (dua) macam yaitu eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual.
Dan kedua, makna eksploitasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menurut
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017 telah tepat dan tidak
terdapat persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan
norma.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) Q Science > Q Science (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	- Abdurrahman -
Date Deposited:	26 Apr 2024 08:08
Last Modified:	26 Apr 2024 08:08
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/10817

Actions (login required)

View Item