PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN MINUMAN KERAS BERALKOHOL JENIS ARAK CIU TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 126/PID.Sus/2019/PN.Bks)

Sriwati, Sriwati (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN MINUMAN KERAS BERALKOHOL JENIS ARAK CIU TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 126/PID.Sus/2019/PN.Bks). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (547kB)
	Text BAB 1.pdf Download (366kB)
	Text BAB 2.pdf Download (275kB)
	Text BAB 3.pdf Download (500kB)
	Text BAB 4.pdf Download (198kB)
	Text BAB 5.pdf Download (51kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (210kB)

Abstract

Minuman beralkohol di izinkan beredar di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan
yang berlaku, namun masih banyak ditemukan beberapa pelaku usaha yang tidak
mengantongi izin namun masih beroperasi dalam praktik menjual minuman
beralkohol. Akibat dari adanya pelaku usaha yang menjual minuman keras secara
sembarangan tanpa mengantongi izin jual adalah beredarnya minuman oplosan
yang membahayakan nyawa. Berdasarkan uraian tersebut, penulis membuat
rumusan masalah untuk dikaji yaitu: 1). Bagaimana ketentuan tindak pidana
perdagangan minuman keras beralkohol arak ciu? 2). Bagaimana penegakan
hukum terhadap perdagangan minuman keras beralkohol arak ciu tanpa izin? 3).
Bagaimana kendala dalam mengatasi tindak pidana perdagangan minuman keras
beralkohol jenis arak ciu?. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif,
dapat disimpulkan bahwa ketentuan tindak pidana perdagangan minuman keras
beralkohol arak ciu terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74
Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol,
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018
Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan dan
Pengawasan Terhadap Penggandaan, Peredaran, Undang-Undang No 18 Tahun
2012 Tentang Pangan, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah
Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian
Peredaran Minuman Keras di Kota Bekasi. Dalam penegakan hukum yang
dilakukan dalam 2 (dua) cara, yaitu preventif dan represif. Adapun tindakan
preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat
untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang
ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat
melaksanakan hukum walaupun dengan terpaksa. Pelaksanaan penegakan hukum
dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah yang ada khususnya mengenai

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	Q Science > Q Science (General) U Military Science > U Military Science (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	- Abdurrahman -
Date Deposited:	23 Apr 2024 04:26
Last Modified:	23 Apr 2024 04:26
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/10760

Actions (login required)

View Item