FELLIAN, VIO (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TURUT SERTA YANG DENGAN SENGAJA MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN (Studi kasus: Putusan Nomor: 369/Pid.Sus/2023/Pn.Bls). Bachelor thesis, Universitas Nasional.
|
Text
COVER VIO FELLIAN.pdf Download (833kB) |
|
|
Text
BAB I FIX.pdf Download (619kB) |
|
|
Text
BAB II FIX.pdf Download (407kB) |
|
|
Text
BAB III FIXXXX.pdf Download (404kB) |
|
|
Text
BAB IV FIX.pdf Download (502kB) |
|
|
Text
BAB V FIX.pdf Download (283kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (12MB) |
Abstract
Dari banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang terus bertambah dari waktu
ke waktu, sehingga membuat lapangan pekerjaan di Indonesia tidak mencukupi
sesuai dengan jumlah penduduk yang ada. Hal tersebut juga membuat persyaratan
untuk mencari pekerjaan semakin sulit, sehingga banyak dari mereka yang
memilih untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran dan menjadi penyalur
gelap atau agen-agen penyalur tidak resmi dengan menghalalkan segala cara
untuk mendapatkan penghasilan. Seperti halnya perkara pada Putusan No.
369/Pid.Sus/2023/PN Bls. Rumusan Masalah pada penelitian ini ialah sebagai
berikut: 1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Tenaga Kerja Indonesia
memilih untuk menjadi Pekerja Migran Non Prosedural? 2. Bagaimana
pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta
yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran yang tidak
memenuhi persyaratan pada perkara nomor 369/Pid.Sus/2023/PN. Bls? bertujuan
untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Tenaga Kerja
Indonesia memilih untuk menjadi Pekerja Migran Non Prosedural dan untuk
mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang perkara perlindungan
Pekerja Migran Indonesia. Metode yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif, data yang berfokus pada
kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini ialah untuk meminimalisir faktor-
faktor yang mendominasi penyebab Tenaga Kerja Indonesia menjadi Pekerja
Migran Non Prosedural diperlukan sosialisasi dari Pemerintah mengenai bahaya
dan risiko yang akan didapatkan jika menjadi Pekerja Migran Non Prosedural dan
terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah melanggar
hukum dan penjatuhan pidananya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.
Dan dalam hal ini, pertimbangan hukum hakim yang memilih dakwaan alternatif
sudah sangat tepat dikarenakan hal ini Majelis Hakim telah menerapkan
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | - Abdurrahman - |
| Date Deposited: | 22 Apr 2024 07:41 |
| Last Modified: | 24 Apr 2024 07:01 |
| URI: | https://repository.unas.ac.id/id/eprint/10752 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
