Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyertaan Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 55/Pid.B/LH/2021/PN Stg)

Vasulianus, Frederick Kurniawan (2024) Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyertaan Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 55/Pid.B/LH/2021/PN Stg). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (673kB)
	Text BAB I.pdf Download (448kB)
	Text BAB II.pdf Download (350kB)
	Text BAB III.pdf Download (274kB)
	Text BAB IV.pdf Download (381kB)
	Text BAB V.pdf Download (246kB)
	Text Lampiran.pdf Download (764kB)

Abstract

Illegal logging merupakan masalah utama di sektor kehutanan. Kejahatan tersebut dapat
memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang.
Seluruh biodiversity dan kekayaan alam (termasuk kayu) dapat punah. Masalah illegal
logging memang menjadi masalah negara yang belum bisa diselesaikan. Pelaku illegal
logging biasanya tidak sendiri. Ada banyak pelaku yang terlibat, baik yang aktif maupun
masif. Di dalam literarur hukum perbuatan pidana demikian diklasifikasi ke dalam
penyertaan tindak pidana. Bagaimana hukum mengkaji dan menjawab terhadap
permasalahan ini? Pertanyaan inilah yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini
dilakukan oleh penulis. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan,
metode yang ditempuh adalah metode deskriptif dengan pola pembahasan yakni suatu
penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini termasuk
bersifat-analitik-komparatif dan interpretasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan normatif. Hasil sumber data yang telah diperoleh baik dari sumber primer
maupun sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisa isi. Hasil
penelitian ini menunjukkan: (1) Pidana pencurian hasil hutan diatur dalam Pasal 12 E jo
Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan sanksi
pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana
denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan,
(2). Hukuman bagi pelaku illegal logging di Indonesia perlu diperberat, mengingat
tujuan represif selama ini belum tercapai.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General) L Education > LC Special aspects of education > LC5201 Education extension. Adult education. Continuing education
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum
Depositing User:	- Abdurrahman -
Date Deposited:	03 Apr 2024 02:47
Last Modified:	03 Apr 2024 02:47
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/10715

Actions (login required)

View Item