ANALISIS YURIDIS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KAPAL YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (STUDI KASUS NOMOR 45/Pid.Sus/2019/PN Srp)

Azhar, Hikmal (2024) ANALISIS YURIDIS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KAPAL YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (STUDI KASUS NOMOR 45/Pid.Sus/2019/PN Srp). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (919kB)
	Text BAB 1.pdf Download (1MB)
	Text BAB 2.pdf Download (1MB)
	Text BAB 3.pdf Download (1MB)
	Text BAB 4.pdf Download (1MB)
	Text BAB 5.pdf Download (538kB)
	Text Lampiran.pdf Download (1MB)

Abstract

Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen yang sangat
penting dalam pengaturan pelayaran kapal perikanan di pelabuhan. Dokumen ini
menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi segala persyaratan yang diperlukan, termasuk
kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya, sebelum diperbolehkan untuk berlayar
meninggalkan pelabuhan. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar
bertujuan untuk memastikan bahwa kapal perikanan dapat melakukan pelayaran dengan
aman dan mematuhi aturan yang berlaku.Metode penelitian merupakan suatu proses yang
sifatnya mutlak dan harus dilakukan dalam kegiatan penelitian, Penelitian hukum ini
dilakukan dengan menerapkan metode penelitian hukum normative Yuridis. Dalam
penelitian ini, digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue
Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Penelitian ini merupakan penelitian
yang bersifat Hukum normatif, Metode analisis hukum yang diterapkan dalam penelitian
ini adalah pendekatan kualitatif. memutuska kepada terdakwa dengan pidana penjara dalam
waktu 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila
denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan sesudah
pengadilan menjatuhkan putusan pengadilan yang mana mendapatkan daya hukum tetap
dan apabila tidak sanggup melunasi atau mencukupi diubah dengan hukuman penjara
dalam kurung waktu 1 (satu) bulan. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap
pelanggaran aktivitas berlayar minimnya pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana
pelayaran Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan kompleksitas pembuatan SPB,
di mana seringkali kebutuhan uang pelican menjadi faktor penentu kepatuhan. Kondisi ini
menciptakan dorongan untuk mengabaikan persyaratan pembuatan surat persetujuan
berlayar (SPB), seiring dengan persepsi bahwa melanggar aturan berlayar lebih mudah,
cepat, dan ekonomis.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform J Political Science > JQ Political institutions Asia
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	- Abdurrahman -
Date Deposited:	25 Mar 2024 07:38
Last Modified:	25 Mar 2024 07:38
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/10443

Actions (login required)

View Item