KETIDAKPATUHAN PERUSAHAAN PADA PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI PADA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 1517 TAHUN 2021 TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2022 (Studi kasus: Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.JKT)

Prasetyo, Juliantz Ilham (2023) KETIDAKPATUHAN PERUSAHAAN PADA PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI PADA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 1517 TAHUN 2021 TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2022 (Studi kasus: Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.JKT). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (3MB)
	Text BAB I.pdf Download (311kB)
	Text BAB II.pdf Download (326kB)
	Text BAB III.pdf Download (332kB)
	Text BAB IV.pdf Download (381kB)
	Text BAB V.pdf Download (185kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

Abstract

Pemberian Upah bagi buruh/pekerja merupakan kewajiban dari pengusaha, serta pemerintah yang wajib memberikan perlindungan, dan kepastian hukum bagi buruh/pekerja. Dalam PP 36 Tahun 2021 gubernur wajib menentukan besaran UMP bersama dengan Dewan Pengupahan Provinsi, pemprov DKI Jakarta menetapkan SK GUB 1517 tahun 2022, namun penetapannya terdapat cacat yuridis, tidak sesuai dengan rekomendasi Depprov, serta masih banyak buruh yang mendapatkan Upah dibawah UMP. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana struktur pengupahan pada perusahaan dan konsep Upah minimum di Provinsi DKI Jakarta, 2. Mengapa Pengusaha tidak mematuhi aturan penentuan upah minimum dalam SK DKI Jakarta No. 1517, 3. Apakah Surat Keputusan Gubernur Nomor 1517 telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Bertujuan untuk mengetahui konsep struktur pengupahan, konsep pengupahan, alasan ketidakpatuhan pengusaha pada UMP serta implementasi AAUPB dalam SK tersebut. Metode penelitan ini merupakan metode penelitian hukum yuridis normatif, data yang digunakan adalah data primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan, serta data sekunder yang didapatkan dari kepustakaan dan wawancara. Berlandaskan tiga teori, yaitu: Teori Kebijakan Publik, Teori Upah Minimum, Teori Asasasas umum Pemerintahan yang baik. Adapun kesimpulan dari skripsi ini yaitu penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak sesuai dengan rekomendasi Depprov, serta pengusaha yang memberikan upah dibawah UMP dikarenakan faktor ekonomi perusahaan yang turun akibat covid-19.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	15 Jan 2024 04:25
Last Modified:	15 Jan 2024 04:25
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/9473

Actions (login required)

View Item