ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN WALI NIKAH DALAM PUTUSAN PERKAWINAN ADAT SASAK MERARIQ (Studi Kasus Putusan PA SELONG Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.SEL)

PRANOTO, ANGGI WIJAYA ADI (2023) ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN WALI NIKAH DALAM PUTUSAN PERKAWINAN ADAT SASAK MERARIQ (Studi Kasus Putusan PA SELONG Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.SEL). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (422kB)
	Text BAB I.pdf Download (338kB)
	Text BAB II.pdf Download (342kB)
	Text BAB III.pdf Download (179kB)
	Text BAB IV.pdf Download (186kB)
	Text BAB V.pdf Download (144kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (22MB)

Abstract

Perkawinan adat Sasak Merariq merupakan salah satu bentuk perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak di Lombok. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami landasan hukum dan pertimbangan yuridis yang digunakan oleh Pengadilan Agama Selong dalam memutuskan perkara perkawinan adat Sasak Merariq. Dalam hal ini terjadi sebuah peristiwa perkawinan adat sasak merariq yaitu seorang Pria mengambil seorang Wanita untuk menikah dengan dasar kesepakatan Pria dan utusan keluarga Pria langsung dating kerumah Wali Wanita untuk melamar dan meminta orang tua Wanita agar segera dinikahkan, namun Wali dari Wanita menolak lamaran tersebut dengan alasan Wali dari Wanita tidak menyukai Pria tersebut dan kedatangan selanjutnya yang ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) tetap pada jawaban yang sama. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan adat sasak merariq di Lombok dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan pemberian wali nikah berdasarkan putusan PA Selong Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.SEL. Metode penelitian yang dilakukan didalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitan ini menurut peneliti proses pelaksanaan perkawinan adat sasak merariq yang terjadi di masa depan dengan persoalan tuntutan kehidupan modern sungguh sangat berat, Pertimbangan Hukum Hakim atas pengkabulan permohonan dari pemohon merupakan putusan yang yang tepat, bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim jo. pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Suku Sasak, Wali Hakim, Perkawinan, dan Hukum Adat.
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	11 Dec 2023 02:50
Last Modified:	11 Dec 2023 02:50
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/9137

Actions (login required)

View Item