PROSES NEGOSIASI PARTAI ACEH DAN UPAYA PENERIMAAN PILKADA ACEH TAHUN 2012

Sudirman, Sudirman (2023) PROSES NEGOSIASI PARTAI ACEH DAN UPAYA PENERIMAAN PILKADA ACEH TAHUN 2012. Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover (Cover, Lembar Penunjang, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi).pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Download (253kB)
	Text BAB 2.pdf Download (452kB)
	Text BAB 3.pdf Download (423kB)
	Text BAB 4.pdf Download (1MB)
	Text BAB 5.pdf Download (118kB)
	Text LAMPIRAN (Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Lembar Awal Hasil Turnitin).pdf Download (1MB)

Abstract

Kajian ini mengkaji tentang proses negosiasi partai Aceh dan upaya penerimaan dalam Pilkada tahun 2012. Studi tentang upaya-upaya politik dalam bernegosiasi yang dilakukan oleh elit Partai Aceh bukan hanya sebatas menyuarakan lewat aksi politik unjuk rasa, namun juga mengambil langkah-langkah hukum melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu langkah negosiasi politik dengan pemerintah pusat untuk melanjutkan kekuasaaan dan mendukung terciptanya perdamaian berkelanjutan di Aceh. Penelitian ini menggunakan perspektif teori negosiasi dan komunikasi politik efektif. Proses negosiasi melibatkan baik aksi yang dapat mempertinggi atau memperbesar manfaat bersama melalui agreement (“creating value”) maupun untuk membagi nilai dari suatu agreement (“claiming value”). Dalam konteks politik, strategi komunikasi efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan partai sendiri, serta kekuatan dan kelemahan lawan politik. Dengan memahami dengan baik situasi politik dan aktor-aktornya, partai dapat mengambil keputusan yang tepat dan mengantisipasi langkah-langkah lawan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam dengan; elit Partai Aceh, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP), Masyarakat Sipil dan akademisi. Akhirnya, studi ini menyimpulkan bahwa. Pertama, penolakan pendaftaran merupakan bagian dari proses negosiasi Partai Aceh dan pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen amanah Mou Helsinki dan amanah UndangUndang Pemerintah Repuplik Indonesia (UUPA) Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan keberlajutan Perdamaian. Kedua, Partai Aceh membentuk Aliansi Politik dan Framing Idiologi Aceh Merdeka, aliansi politik ini dapat membantu memperkuat basis pemilih, memperluas jangkauan kampanye, dan memperkuat pengaruh politik. Ketiga, membangun komunikasi efektif dengan partai pendukung sebagai penggalangan dukungan Partai Aceh. Adapun faktor yang mempengaruhi negosiasi penerimaan dalam Pilkada tahun 2012. Pertama Aceh yang masih diwarnai sisa-sisa konflik pada waktu itu. Kedua, Aceh mempunyai landasan hukum UUPA meski terjadi kontroversi, atau dualisme dalam regulasi. Selain itu juga sengketa Internal GAM dan Politik Ideologi sehingga jika partai Aceh tidak menerima Pilkada akan berakibat pada keberlajutan perdamaian.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HE Transportation and Communications
Divisions:	Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Politik
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	06 Dec 2023 06:27
Last Modified:	06 Dec 2023 06:27
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/9081

Actions (login required)

View Item