TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR GUGATAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PTUN (Studi kasus: Putusan Nomor: 215/G/2021/PTUNJKT)

Sanyeto, Muhammad Fath Yahuza (2023) TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR GUGATAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PTUN (Studi kasus: Putusan Nomor: 215/G/2021/PTUNJKT). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (820kB)
	Text BAB I.pdf Download (390kB)
	Text BAB II.pdf Download (403kB)
	Text BAB III.pdf Download (365kB)
	Text BAB IV.pdf Download (411kB)
	Text BAB V.pdf Download (225kB)
	Text Daftar Pustaka dan Lampiran.pdf Download (1MB)

Abstract

Dalam Era Demokrasi dan keterbukaan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menjadi hal yang menarik untuk diteliti.Dengan timbulnya keterbukaan perilaku aparatur negara akan mendapat sorotan dari masyarakat. Pejabat Tata Usaha Negara harus memperhatikan AAUPB Ketika membuat sebuah kebijakan. Pihak yang dirugikan kepentingannya dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan Keputusan tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1.Bagaimana Implementasi AUPB Dalam Perkara No. 215/G/2021/PTUN-JKT, 2. Bagaimana Kekuatan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai alat uji ditinjau dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, 3. Apakah asas hukum dapat dijadikan landasan gugatan dan mengadili atau landasan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara. Metode penelitan ini merupakan metode penelitian hukum yuridis normatif, data yang digunakan adalah data primer yaitu peraturan perundangundangan yang berlaku, putusan,serta data sekunder yang didapatkan dari kepustakaan.Berlandaskan tiga teori,yaitu: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Teori Hukum Integratif, Teori Kesalahan. Adapun kesimpulan dari skripsi ini yaitu AAUPB dapat digunakan sebagai landasan menggugat atau memutus sebuah perkara, AUPB sendiri bisa dijadikan sebagai alat uji namun tidak adanya sanksi dari AUPB tersebut sehingga para pelanggar seringkali lolos dari penegakan hukum, dan AUPB sebagai sebuah asas masih bersifat abstrak tanpa kejelasan unsur-unsur secara rinci yang menjadi ukuran sebuah kesalahan bagi pejabat tata usaha negara.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	25 Oct 2023 06:25
Last Modified:	25 Oct 2023 06:25
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/8522

Actions (login required)

View Item