ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 628/PID.SUS/2021/PN.JKT.SEL)

Rachman Pramudya Kayza Muhammad, Kayza (2023) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 628/PID.SUS/2021/PN.JKT.SEL). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (304kB)
	Text BAB I.pdf Download (209kB)
	Text BAB II.pdf Download (242kB)
	Text BAB III.pdf Download (247kB)
	Text BAB IV_compressed.pdf Download (197kB)
	Text BAB V.pdf Download (90kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (673kB)

Abstract

Kasus penistaan agama yang ada di media sosial juga menjadi salah satu sisi negatif dari perkembangan teknologi dan informasi karena setiap orang dapat dengan mudahnya mengakses internet dan akun media sosial. Peristiwa seperti ini membutuhkan perhatian yang cermat dari semua pihak untuk memastikan bahwa kata-kata tidak senonoh/penistaan agama tidak terjadi lagi di media sosial di kemudian hari. Bagaimana penerapan dan pertanggungjawaban tindak pidana penistaan agama di media sosial, Bagaimana Ratio Decidendi dalam menentukan putusan tindak pidana penistaan agama di media sosial dalam putusan perkara nomor: 628/PID.SUS/2021/PN.JKT.SEL. Untuk mengetahui penerapan dan pertanggungjawaban tindak pidana terhadap penistaan agama di media sosial yang ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.Untuk mengetahui dasar pertimbangan yang ditempuh oleh hakim dalam menentukan putusan dalam kasus ini. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian Penerapan terkait tindak pidana penistaan agama dimedia sosial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pelaksanaan pembuktian terhadap tingkat persidangan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdakwa pada putusan ini dinyatakan bersalah dan Pasal yang terbukti dari tiga dakwaan alternatif yang dipilih adalah Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 a ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	- Abdurrahman -
Date Deposited:	03 Aug 2023 07:16
Last Modified:	03 Aug 2023 07:16
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/8224

Actions (login required)

View Item