PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANGAN ILLEGAL YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 167/Pid.Sus-PN Pkb/2022)

Nugroho Satrio, Satrio (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANGAN ILLEGAL YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 167/Pid.Sus-PN Pkb/2022). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover ( Cover, Halaman Pengesahan, Abstrak, Kata Pengantar dan Daftar isi).pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Download (662kB)
	Text BAB 2.pdf Download (252kB)
	Text BAB 3.pdf Download (191kB)
	Text BAB 4.pdf Download (190kB)
	Text BAB 5.pdf Download (74kB)
	Text Daftar Pustaka, Turnitin, Lampiran - Lampiran.pdf Download (1MB)

Abstract

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dalam melakukan penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Surat Izin Pertambangan Batuan berdasarkan Asas Sentralitas. Hal ini menimbulkan permasalahan kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam memberikan perizinan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan Usaha Pertambangan. Pemberian perizinan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah memberikan dampak buruk bagi pelaku usaha pertambangan dan lingkungan sekitarnya. Salah satu dampak adanya tumpang tindih pemberian perizinan adalah Kerusakan lingkungan hidup. Adapun dalam penelitian ini akan membatasi pada rumusan masalah, yaitu Bagaimana pengaturan penerbitan dan pengawasan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) berdasarkan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara? Bagaimana alasan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 167/Pid.Sus-Pn Pkb/2022? Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis – normatif, Kegiatan Pertambangan tanpa adanya Izin usaha Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan mempunyai implikasi yang sangat signifikan terhadap pertanggungjawaban pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup dan adanya ancaman pidana bagi yang tidak memiliki izin pertambangan.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	31 Jul 2023 07:22
Last Modified:	31 Jul 2023 07:22
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/8117

Actions (login required)

View Item