KEKUATAN POLITIK PARTAI KOALISI DAN HEGEMONI KEKUASAAN DI ERA KEPEMIMPINAN JOKO WIDODO - K.H MA’RUF AMIN TERHADAP PARLEMEN DI INDONESIA PERIODE 2019-2024 (STUDI KASUS: UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA)

Alfiansah, Sahal (2023) KEKUATAN POLITIK PARTAI KOALISI DAN HEGEMONI KEKUASAAN DI ERA KEPEMIMPINAN JOKO WIDODO - K.H MA’RUF AMIN TERHADAP PARLEMEN DI INDONESIA PERIODE 2019-2024 (STUDI KASUS: UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

[img] Text
COVER (Cover, Lembar Penunjang, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi).pdf

Download (491kB)
[img] Text
BAB 1.pdf

Download (261kB)
[img] Text
BAB 2.pdf

Download (376kB)
[img] Text
BAB 3.pdf

Download (246kB)
[img] Text
BAB 4.pdf

Download (588kB)
[img] Text
BAB 5.pdf

Download (211kB)
[img] Text
LAMPIRAN (Daftar Pustaka, Lampiran lampiran, Lembar Awal Hasil Turnitin).pdf

Download (408kB)

Abstract

Kondisi Parlemen di Indonesia pada periode kedua Presiden Joko Widodo- KH Ma’ruf Amin mengalami degradasi dan cenderung menurun kualitasnya terhadap pembuatan, perumusan hingga kebijakan yang dikeluarkan, hal tersebut disebabkan karena tidak ideal nya kondisi di parlemen jika melihat dari kekuatan partai politik yang saat ini ada di parlemen. Dari sembilan partai politik yang masuk kedalam parlemen tujuh diantaranya merupakan partai pendukung pemerintahan, sementara dua lainnya merupakan oposisi pemerintahan. Dapat dilihat dari bagaimana parlemen merumuskan hingga menetapkan Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Dalam penelitian skripsi kali ini penulis menggunakan beberapa teori dalam menganalisi fenomena yang terjadi pada parlemen di Indonesia, salah-satunya teori Hegemoni, Partai Politik dan Oligarki, serta menggunakan konsep dimensi interkasi antar aktor, dan konsep koalisi. Skripsi ini juga menggunakan metodelogi penelitian kualitatif dengan berbasis data dari hasil wawancara dan studi literatur. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukan adanya dominasi dan hegemoni kekuasaan yang terdapat pada parlemen saat ini terlebih dalam merumuskan sebuah kebijakan. Terlebih pada saat proses perumusan Undangundang Cipta Kerja. Hal tersebut dapat tercipta karena sebagian besar partai politik pemerintah melakukan konsolidasi yang matang dan solid sehingga artikulasi dan agregasi kepentingan yang direncanakan akan lebih mudah terlaksana atau terakomodir, dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya suatu hegemoni dalam parlemen di Indonesia.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
Divisions: Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Politik
Depositing User: Delvy Aplirizani -
Date Deposited: 31 Jul 2023 04:24
Last Modified: 14 Jun 2024 03:18
URI: http://repository.unas.ac.id/id/eprint/8105

Actions (login required)

View Item View Item