Analisis Yuridis Urgensi Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Filantropi Bencana Alam Sebagai Upaya Perlindungan Donatur Sebagai Konsumen

Firdaus Ferdion Mochammad, Mochammad (2023) Analisis Yuridis Urgensi Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Filantropi Bencana Alam Sebagai Upaya Perlindungan Donatur Sebagai Konsumen. Diploma thesis, Universitas Nasional.

Text BAB 1.pdf Download (216kB)

Abstract

Isu perlindungan hukum bagi para donatur sebagai konsumen jasa filantropi bencana alam di Indonesia saat ini menjadi diskursus aktual. Banyak pendonor tidak menerima laporan yang tepat tentang distribusi sumbangan dari penyedia layanan amal selama bencana alam. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah mengajukan laporan ke Kementerian Sosial atas dugaan penggelapan dana amal sebanyak 176 organisasi filantropi pada tahun 2022. Masalahnya diyakini karena pengaturan filantropi bencana alam belum diatur dengan baik. Hal ini mendesak kebutuhan penelitian hukum terkait pengaturan utamanya pengawasan jasa filantropi yang ideal. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif yuridis perundang-undangan. Metode tersebut memeriksa ketetapan, keputusan, instrumen hukum, dan dokumen hukum lainnya yang terkait dengan filantropi bencana alam dan perlindungan konsumen serta menganalisis ketidakmampuan lembaga yang ada untuk mengawasi kegiatan amal selama bencana alam. Pengaturan ideal pelayanan darurat pada saat terjadi bencana alam untuk mendukung perlindungan donor sebagai konsumen harus mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Adapun aspek-aspek yang perlu diawasi dalam rangka menjamin pengaturan yang ideal dan memberikan perlindungan donatur sebagai konsumen meliputi pengawasan perizinan, informasi yang benar, produk atau jasa yang aman, penyelesaian sengketa, dan periklanan. Memastikan pengawasan berjalan efektif, perlu dibentuk suatu lembaga pengawas independen yang bebas kepentingan dan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para penyumbang bencana alam. Keberadaan lembaga pengawas ini memerlukan amandemen terhadap beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya berimplikasi signifikan terhadap Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang. Lembaga pengawas independen jasa filantropi dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penertiban yang lebih baik dalam kegiatan filantropi bencana alam.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	17 Jul 2023 04:50
Last Modified:	17 Jul 2023 04:50
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/7727

Actions (login required)

View Item