ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PENGANGKATAN DAN PEMOTONGAN BANGKAI KAPAL BAWAH LAUT ANTARA TJANG THU FUI DAN TUAN ANTONI (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 364K/Pdt/2018)

Ariasa Putra Rangga Putu I, I Putu (2023) ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PENGANGKATAN DAN PEMOTONGAN BANGKAI KAPAL BAWAH LAUT ANTARA TJANG THU FUI DAN TUAN ANTONI (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 364K/Pdt/2018). Diploma thesis, Universitas Nasional.

Text BAB 3.pdf Download (253kB)

Abstract

Hukum perjanjian sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena setiap interaksi antara individu, individu dan badan hukum, badan hukum dan badan hukum terkait erat dengan semacam kerjasama. Kerjasama merupakan contoh hubungan hukum atau perbuatan hukum yang tentu menimbulkan hak dan kewajiban. Suatu hak dan kewajiban biasanya akan dituangkan didalam suatu akta atau surat perjanjian. Surat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi; “para pihak dalam membuat kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan bagaimana bentuknya Dalam perjanjian terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Walaupun telah mengetahui hak dan kewajibannya, tidak jarang terjadi penyimpangan dalam suatu perjanjian, yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak menjalankan hal yang tidak menjadi hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, maka kelalaian tersebut dapat menyebabkan seseorang digugat dimuka pengadilan. Perbuatan tidak melaksanakan isi perjanjian dalam ilmu hukum disebut wanprestasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana bentuk wanprestasi perjanjian kerjasama pengangkatan dan pemotongan bangkai kapal bawah laut antara Tjang Thu Fui dan tuan Antoni ? 2) Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam kasus Wanprestasi Perjanjian Kerjasama pengangkatan dan pemotongan bangkai kapal bawah laut ?. Metode penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa 1) Akibat hukum dari suatu perjanjian pada umumnya termasuk perjanjian baku, apabila telah memenuhi ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata dengan berdasarkan asas yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata, maka perjanjian yang disepakati oleh para pihak secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang terikat dan membuat perjanjian tersebut. 2) Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 364K/Pdt/2018, putusan Judex Facti sudah tepat karena pemenuhan prestasi hanya sebagian tidak sesuai dengan kesepakatan adalah termasuk perbuatan ingkar janji. Karena itu sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti bahwa perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang- undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Tuan ANTONI alias BUTUN dan Tuan FERDINAND MARKUS alias FERDINAND, tersebut harus ditolak

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	06 Jul 2023 06:45
Last Modified:	06 Jul 2023 06:45
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/7479

Actions (login required)

View Item