Upaya hukum kasasi terhadap Putusan Penundaan Kewajiban pembayaran utang (PKPU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021

Silalahi, Tabah Penemuan (2023) Upaya hukum kasasi terhadap Putusan Penundaan Kewajiban pembayaran utang (PKPU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (514kB)
	Text BAB I.pdf Download (352kB)
	Text BAB II.pdf Download (213kB)
	Text BAB III.pdf Download (295kB)
	Text BAB IV.pdf Download (271kB)
	Text BAB V.pdf Download (44kB)
	Text Lampiran.pdf Download (2MB)

Abstract

Kewenangan dari pihak kreditor dalam pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam praktik sering sekali disalahgunakan oleh pihak kreditor yang tidak beritikad baik sebagai jalan pintas untuk mempailitkan debitornya. Oleh karena itu, PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh Sanglong alias Samad selaku Direktur Utama, melalui kuasa hukumnya Husendro, S.H., M.H., dkk, melakukan Judicial Review terhadap pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang tidak mengatur upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang berakhir pailit. Melalui Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membuka ruang adanya upaya hukum kasasi terhadap PKPU yang proposal perdamaiannya ditolak oleh pihak kreditor. Eksistensi putusan yang bersifat final dan binding merupakan hal yang sangat progresif dan memaknai ulang bagaimana asas kelangsungan usaha dan prinsip demokrasi ekonomi di Indonesia. Beranjak dari hal tersebut, penelitian ini memuat dalam rangka menganalisis implikasi yuridis Putusan Nomor 23/PUU- XIX/2021 terhadap eksistensi dan esensi lembaga PKPU di Indonesia saat ini dan kedepannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan serta dianalisis melalui teknik analisis kualitatif. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adapun permasalahan mendasar yang memungkinkan terjadi dalam lembaga PKPU selama ini adalah karena baik kreditur dan debitur sama-sama dapat mengajukan PKPU, sementara yang mengetahui persis keadaan debitur adalah debitur itu sendiri. Di lain sisi putusan PKPU yang berakhir pailit tersebut tidak diperkenankan upaya hukum kasasi sebagai kontrol, dan hal tersebut menghilangkan asas kelangsungan usaha hingga membuat perekonomian yang tidak demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tersebut membuat upaya hukum yang dapat diajukan oleh Debitor dalam PKPU maupun Kepailitan dapat memenuhi asas kelangsungan usaha, asas keseimbangan antara debitur dengan kreditur, asas keadilan bagi Debitor dan kreditur yang beritikad baik hingga terpenuhinya prinsip demokrasi ekonomi di Indonesia

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	20 Jun 2023 07:37
Last Modified:	20 Jun 2023 07:37
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/6983

Actions (login required)

View Item