TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)

Aitonam, Laurens R (2023) TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (991kB)
	Text BAB I.pdf Download (353kB)
	Text BAB II.pdf Download (370kB)
	Text BAB III.pdf Download (186kB)
	Text BAB IV.pdf Download (452kB)
	Text BAB V.pdf Download (70kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Korupsi, terjadi secara sistematis dan terselubung, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan juga secara luar biasa. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan studi kasus Putusan Perkara Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. Sebagai bahan kajian hasil penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (Library Research) Tindak Pidana yang telah diperbuat oleh Terdakwa Yenny Wiriawaty menurut penulis merupakan kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime) sehingga sangat relevan apabila terdakwa dijatuhi pidana hukuman sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dikarenakan Negara dalam hal ini Kementrian Kesehatan RI telah mengalami kerugian dari program pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus inserter TA. 2014 sebesar Rp. 72.452.764.842.60.- (tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah koma enam puluh sen). Tindak pidana korupsi juga terjadi dalam pengadaan barang dan jasa yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara, penyelewengan jabatan, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, perbuatan curang dan pemerasan.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	20 Jun 2023 04:37
Last Modified:	20 Jun 2023 04:37
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/6956

Actions (login required)

View Item