Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum PT Kereta Api Indonesia Terhadap Karyawan di Udia Pensiun (studi kasus: putusan Mahkamah Agung nomor :428K/Pdt.Sus/PHI-2021)

Dwiferdiani, Dinda Destia (2023) Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum PT Kereta Api Indonesia Terhadap Karyawan di Udia Pensiun (studi kasus: putusan Mahkamah Agung nomor :428K/Pdt.Sus/PHI-2021). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (764kB)
	Text BAB II.pdf Download (864kB)
	Text BAB III.pdf Download (736kB)
	Text BAB IV.pdf Download (733kB)
	Text BAB V.pdf Download (575kB)
	Text Lampiran.pdf Download (875kB)

Abstract

Seseorang yang bekerja dengan orang lain akan menimbulkan suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja. Dengan adanya suatu perjanjian kerja maka timbulah hak dan juga kewajiban kepada seseorang pengusaha dan juga pekerja Akan tetapi, Ketika hubungan kerja tersebut berakhir masih ada beberapa perusahan yang kerap kali tidak memenuhi kewajibannya sebagai pengusaha, yaitu tidak memberikan keadilan secara normatif berupa kekurangan jumlah uang pesangon kepada pekerja yang sudah pensiun Hal ini sangat disayangkan, karena dapat dikatakan bahwa uang pesangon merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketengakerjaan dan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani pemberian jumlah uang pesangon tidak jarang menjadi potensi perselisihan yang berujung pada ketidaksesuaian pertanggung jawaban hukum yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan menurut Undang-Undang yang berlaku. sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg, yang dimana dalam kasus tersebut seorang pekerja yang mengalami kekurangan pembayaran uang pesangon akibat kelalaian perusahaan dalam membuat perjanjian kerja yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap karyawan PT. Kereta Api Indonesia yang mengalami keterlambatan kekurangan jumlah uang pesangon? Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 428K/Pdt.Sus-PHI/2021?. Metode penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum hukum yang diberikan kepada karyawan PT. Kereta Api Indonesia belum sesuai dengan teori pertanggungjawaban hukum represif yang bertujuan untuk menjaga hak normatifnya sesuai dengan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Kereta Api Indonesia dalam putusan nomor 428K/Pdt.Sus-PHI/2021 belum sesuai.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	20 Jun 2023 04:09
Last Modified:	20 Jun 2023 04:09
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/6947

Actions (login required)

View Item