Pelanggaran asas equality before the law akibat terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi (studi kasus : MA nomor : 107 PK/PID.SUS/2015 Dengan PT DKI nomor:10/PID.TPK/2021/PT DKI

Febriadi, Angga (2023) Pelanggaran asas equality before the law akibat terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi (studi kasus : MA nomor : 107 PK/PID.SUS/2015 Dengan PT DKI nomor:10/PID.TPK/2021/PT DKI. Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (480kB)
	Text BAB I .pdf Download (302kB)
	Text BAB II.pdf Download (268kB)
	Text BAB III .pdf Download (193kB)
	Text BAB IV.pdf Download (243kB)
	Text BAB V.pdf Download (63kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (529kB)

Abstract

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan dihadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, Namun menegakkan equality before the law bukan tanpa hambatan. Bisa berupa hambatan yuridis dan politis, atau hambatan sosiologis dan psikologis. Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum The Rule of Law adalah Equality before the Law atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (Supremacy of Law) dan hak asasi manusia (Human Rights) . Hasi penelitian menunjukan penyebab terjadinya disparitas pidana didalam putusan pengadilan antara Pinagki dan Angelina Sondakh. Hakim memberikan hukuman 4 tahun pejara atas tiga (3) tindak pidana yang dilakukan oleh Pinangki, sedangkan Hakim pada pengadilan Angelina Sondakh memberikan sanksi pidana penjara 10 tahun penjara terhadap satu tindak pidana yang dilakukan oleh Angglina Sondakh. Rumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah 1) Apakah dalam putusan Angelina Sondakh dan Pinangki Sirna Malasari telah terjadi disparitas pidana dan terjadi pelanggaran terhadap asas equality before the law? 2) Mengapa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Pinangki Sirna Malasari antara Angelina Sondakh terjadi disparitas pidana? 3) Hal hal apa yang harus diperhatikan oleh majelis hakim agar tidak terjadi disparitas pidana dan tidak terjadi pelanggaran terhadap asas equality before the law? Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang dimana menggunakan hukum tertulis dikaji dari beberbagai beberapa aspek seperti filosofi, perbandingan,putusan pegadilan teori, penjelasan Undang-Undang tiap-tiap Pasal maupun penjelasan secara umum, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	20 Jun 2023 02:42
Last Modified:	20 Jun 2023 02:42
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/6923

Actions (login required)

View Item