TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH TANPA IZIN AHLI WARIS UNTUK DIJAMINKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2742 K/PDT/2022)

Laki, Maria Roswita Mea (2023) TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH TANPA IZIN AHLI WARIS UNTUK DIJAMINKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2742 K/PDT/2022). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (414kB)
	Text BAB I.pdf Download (253kB)
	Text BAB II.pdf Download (369kB)
	Text BAB III.pdf Download (211kB)
	Text BAB IV.pdf Download (209kB)
	Text BAB V.pdf Download (69kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Tanah merupakan aset penting dalam kehidupan manusia, karena memiliki nilai ekonomi yang besar. Tanah sering kali menjadi pokok permasalahan baik dalam keluarga, masyarakat ataupun negara. Tanah warisan sebagai salah satu contoh nyata. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap hak atas tanah warisan yang dijaminkan tanpa izin? 2. Bagaimana analisis hukum pertimbangan hakim terhadap perbuatan melawan hukum dalam proses pendaftaran tanah tanpa izin ahli waris untuk dijaminkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2742 K/Pdt/2022?. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap hak atas tanah warisan yang dijaminkan tanpa izin dan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pertimbangan hakim terhadap perbuatan melawan hukum dalam proses pendaftaran tanah tanah tanpa izin ahli waris untuk dijaminkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2742 K/Pdt/2022. Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normative, jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan yang terkait serta data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Berlandaskan satu teori yaitu Teori Perlindungan Hukum. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertama perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap hak atas tanah warisan yang dijaminkan tanpa izin ialah ahli waris tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terkait tidak sahnya peralihan hak atas tanah warisan, lau pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut ketentuan ini diatu dalam Pasal 834 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	14 Jun 2023 06:50
Last Modified:	14 Jun 2023 06:50
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/6746

Actions (login required)

View Item