ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA PINANGKI (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.Sus- TPK/2021/PT DKI)

Khairullah, . (2022) ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA PINANGKI (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.Sus- TPK/2021/PT DKI). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (478kB)
	Text BAB II.pdf Download (380kB)
	Text BAB III.pdf Download (56kB)
	Text BAB IV.pdf Download (377kB)
	Text BAB V.pdf Download (141kB)
	Text Daftar Pustaka dan Lampiran.pdf Download (364kB)

Abstract

Pola pemberantasan korupsi dengan menghukum pelaku dengan sanksi pidana yang berat dan bahkan sampai dengan hukuman mati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor harus ditegakkan untuk mencegah perbuatan korupsi. Namun demikian, dalam praktiknya, sanksi pidana yang diberikan oleh hakim pengadilan kepada pelaku masih ringan, bahkan ketika pelaku tersebut merupakan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus- TPK/2021/PT.DKI dalam penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum? Bagaimana penegakan hukum berkeadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di masa akan datang? Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertama, Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI dalam penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bersifat non-yuridis. Kedua, Penegakan hukum berkeadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di masa akan datang adalah dengan perluasan terhadap frasa ―keadaan tertentu‖, yang berupa terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum dapat diterapkan pidana mati. Hal tersebut dikarenakan aparat penegak hukum merupakan pihak utama dan terdepan yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga akan menjadi ironis apabila pelakukan tindak pidana korupsi adalah aparat penegak hukum seperti jaksa Pinangki yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi namun jurstru mendapatkan keringan hukuman.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	- Abdurrahman -
Date Deposited:	03 Jan 2023 04:27
Last Modified:	03 Jan 2023 04:27
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/6123

Actions (login required)

View Item