ANALISIS HUKUM AKIBAT PEMBATALAN PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP DEBITOR

Prastiono, Andri (2022) ANALISIS HUKUM AKIBAT PEMBATALAN PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP DEBITOR. Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover-1.pdf Download (592kB)
	Text BAB 1-1.pdf Download (450kB)
	Text BAB 2-1.pdf Download (628kB)
	Text BAB 3-1.pdf Download (379kB)
	Text BAB 4-1.pdf Download (424kB)
	Text BAB 5-1.pdf Download (189kB)
	Text LAMPIRAN-1.pdf Download (3MB)

Abstract

Perdamaian dalam PKPU merupakan langkah yang ditunggu oleh debitor guna dapat mengajukan rencana perdamaiannya kepada kreditor terkait pengelolaan utang dan harus disahkan (homologasi) di pengadilan. Permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu: (a) bagaimana penerapan homologasi dalam PKPU di Indonesia menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU; (b) bagaimana akibat hukum terjadinya pembatalan homologasi dalam PKPU; dan (c) bagaimana pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim terhadap pembatalan homologasi PKPU pada Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto. Nomor 118/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Adapun tujuan penelitian ini yaitu: (a) menganalisis penerapan homologasi dalam PKPU di Indonesia menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU; (b) menganalisis akibat hukum terjadinya pembatalan homologasi dalam PKPU; dan (c) menganalisis pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim terhadap pembatalan homologasi PKPU pada Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto. Nomor 118/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus yang dianalisis secara kualitatif. Hasilnya: (a) penerapan homologasi PKPU merupakan upaya mengesahkan perjanjian perdamaian yang dibuat antara Debitor dan Kreditor guna memberikan kesempatan bagi Debitor melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang patut memenuhi Pasal 281 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU; (b) akibat hukum pembatalan pada perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dalam PKPU yaitu perjanjian perdamaian tersebut batal demi hukum; dan (c) terhadap Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang menyatakan bahwa pembatalan perdamaian yang diajukan Bank Maybank Indonesia dikabulkan seluruhnya, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara seksama perihal itikad baik PT Nusuno Karya selaku Termohon dan muatan klausul yang terdapat di dalam perjanjian perdamaian.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	- Abdurrahman -
Date Deposited:	03 Feb 2023 07:54
Last Modified:	03 Feb 2023 07:54
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/5963

Actions (login required)

View Item