ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN NIAGA (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 8/PUU-XIX/2021)

Ibrani, Kesilia (2022) ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN NIAGA (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 8/PUU-XIX/2021). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Caver dll.pdf Download (458kB)
	Text Bab 1.pdf Download (144kB)
	Text Bab 2.pdf Download (232kB)
	Text Bab 3.pdf Download (112kB)
	Text Bab 4.pdf Download (126kB)
	Text bab 5.pdf Download (57kB)
	Text Lampiran.pdf Download (122kB)

Abstract

Proses beracara di pengadilan niaga diketahui membutuhkan keahlian khusus bagi orang-orang yang beracara di dalamnya, di mana ditunjukkan dengan adanya hakim khusus yang menangani perkara kepailitan dan PKPU. Penelitian ini akan menjawab permasalahan: pertama, apa dasar pertimbangan hukum hakim atas Putusan MK Nomor 8/PUU-XIX/2021; dan kedua, apa dasar penolakan hakim terhadap permohonan Pemohon berdasarkan Putusan MK Nomor 8/PUU-XIX/2021. Penelitian ini pun bertujuan: pertama, mengkaji dan mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim atas Putusan MK Nomor 8/PUUXIX 2021; dan kedua, mengkaji dan mengetahui dasar penolakan hakim terhadap permohonan Pemohon berdasarkan Putusan MK Nomor 8/PUUXIX/2021. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan kasus, yang diteliti melalui teknik analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa: pertama, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan MK Nomor 8/PUU-XIX/2021 sesungguhnya beranjak dari sifat kekhususan pengadilan niaga dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan bagi para pihak sebagaimana esensi asas keseimbangan yang dikandung dalam UndangUndang Kepailitan dan PKPU; dan kedua, sekalipun putusan hakim telah berusaha menjawab dalil-dalil Pemohon namun sesungguhnya belum menjawab substansi pokok persoalan utama yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang a quo yang diujikan di mana bertolak belakang dengan asas tidak harus mewakilkan dan perihal jaminan keterpenuhan keadilan bagi debitor atau kreditor yang terkendala ekonomi.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aprilizani -
Date Deposited:	06 Oct 2022 02:31
Last Modified:	06 Oct 2022 02:31
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/5498

Actions (login required)

View Item