“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK”

Handoko, Dwi (2022) “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK”. Diploma thesis, Universitas Nasional.

[img] Text
COVER.pdf

Download (281kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (262kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (250kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (221kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (405kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (283kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (626kB)

Abstract

Pencurian data pribadi melalui sistem elektronik yang dilakukan dengan metode peretasan atau akses ilegal merupakaan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 30 Ayat (2) jo Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Korban dari tindak pidana tersebut yaitu pemilik sistem elektronik dan pemilik data pribadi. Pada tahun 2020 hingga 2021 banyak terjadi kasus pencurian data pribadi yang dialami sejumlah e-commerse hingga sektor pemerintah di Indonesia. Dampak pencurian data pribadi tersebut merugikan korban, mulai dari mengganggu privasi korban hingga kerugian materiil. Hal tersebut sangat menarik untuk diteliti mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban pencurian data pribadi, modus terjadinya pencurian data pribadi, dan bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat Deskriptif Analitis dengan menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif melalui Studi Pustaka dan Studi Dokumen, serta wawancara di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan, kemudian dianalisis menggunakan metode Analisis Kualitatif dengan metode deduktif. Dari hasil analisis tersebut didapatkan kesimpulan bahwa modus terjadinya pencurian data pribadi dilakukan dengan meretas atau mengakses sistem elektronik secara ilegal yang kebanyakan menggunakan teknik Web Application Vulnerability dan Phishing. Bentuk perlindungan hukum bagi korban pencurian data pribadi yang ada saat ini meliputi upaya preventif (pencegahan) maupun upaya represif (penegakan hukum). Korban yang dirugikan secara materiil dapat mengajukan ganti rugi berupa restitusi. Penerapan perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi hingga saat ini masih belum optimal, pasalnya masih belum ada dari banyaknya kasus terselesaikan secara tuntas apalagi hingga pemberian restitusi bagi korban yang dirugikan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: - Abdurrahman -
Date Deposited: 04 Oct 2022 04:36
Last Modified: 04 Oct 2022 04:36
URI: http://repository.unas.ac.id/id/eprint/5296

Actions (login required)

View Item View Item