The Authority to File Bankruptcy Petitions After The Establishment Of Indonesia’s Financial Services Authority

Erma Defiana Putriyanti, - (2015) The Authority to File Bankruptcy Petitions After The Establishment Of Indonesia’s Financial Services Authority. MIMBAR HUKUM Universitas Gajah Mada, 27 (2). pp. 350-361. ISSN 0852-100X

[img]
Preview
Text
1. Erma Defiana.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract

Peralihan fungsi, tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan(OJK) tidak termasuk peralihan kewenangan pengajuan pailit. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang bergerak dibidang jasa keuangan tetap mengacu pada Pasal 2 ayat (3) sampai (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalilitan dan PKPU Kata Kunci : Kewenangan, pengajuan pailit, Otoritas Jasa Keuangan

Item Type: Article
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Artikel > Hukum
Depositing User: BPSI Unas
Date Deposited: 16 Aug 2017 10:31
Last Modified: 16 Aug 2017 10:31
URI: http://repository.unas.ac.id/id/eprint/29

Actions (login required)

View Item View Item