Erma Defiana Putriyanti, - (2015) The Authority to File Bankruptcy Petitions After The Establishment Of Indonesia’s Financial Services Authority. MIMBAR HUKUM Universitas Gajah Mada, 27 (2). pp. 350-361. ISSN 0852-100X
|
Text
1. Erma Defiana.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
Peralihan fungsi, tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan(OJK) tidak termasuk peralihan kewenangan pengajuan pailit. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang bergerak dibidang jasa keuangan tetap mengacu pada Pasal 2 ayat (3) sampai (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalilitan dan PKPU Kata Kunci : Kewenangan, pengajuan pailit, Otoritas Jasa Keuangan
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Artikel > Hukum |
Depositing User: | BPSI Unas |
Date Deposited: | 16 Aug 2017 10:31 |
Last Modified: | 16 Aug 2017 10:31 |
URI: | http://repository.unas.ac.id/id/eprint/29 |
Actions (login required)
View Item |