Diah Ratu Sari Harahap, - (2018) ASAS LEX SUPERIOR DEROGATE LEGI INFERIORI DALAM PENGATURAN PENANGANAN FAKIR MISKIN. In: PROCEEDING DEMOKRASI DAN PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT.
|
Text
PROSIDING DIAH R.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Di Indonesia masalah fakir miskin diatur dalam beberapa peraturan. Menurut Pasal 34 ayat (1) UUD 1945: fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu ada Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Dalam kenyataannya warga negara yang mencari nafkah dengan cara mengemis, mengamen, menjadi pedagang asongan dan pengelap mobil di jalan, karena dianggap mengganggu ketertiban umum, maka, mereka terkena Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dengan menggunakan metode normatif dan teori kebijakan kriminal, teori perundangundangan dan teori keadilan, sejatinya, Pasal 40 huruf a dan Pasal 61 ayat (1) Perda DKI Jakarta tentang Ketertiban Umum harus segera direvisi atau dicabut, karena jelas-jelas melanggar asas Lex Superior derogate legi Inferiori yang berarti peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah tingkatannya atau yang ada di bawahnya. Kata kunci : fakir miskin
| Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JA Political science (General) |
| Divisions: | Artikel > Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| Depositing User: | BPSI Unas |
| Date Deposited: | 01 Oct 2018 05:38 |
| Last Modified: | 01 Oct 2018 05:38 |
| URI: | http://repository.unas.ac.id/id/eprint/262 |
Actions (login required)
 |
View Item |
