Politik Desentralisasi di Indonesia : Pertarungan Kepentingan dalam Proses Perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Asran Jalal, AJ (2019) Politik Desentralisasi di Indonesia : Pertarungan Kepentingan dalam Proses Perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. PENERBIT PENJURU ILMU. ISBN 978-602-0967-42-4

	Text asran.pdf - Published Version Download (1MB)
	Image kaver ASRAN.pdf - Cover Image Download (240kB)

Abstract

A. Latar Belakang Permasalahan HUBUNGAN pemerintah pusat dengan Aceh menyajikan suatu gambaran yang unik dalam sejarah politik Indonesia. Salah satu kekhasan hubungan dimaksud adalah selalu diwarnai konflik, sehingga menjadikan Aceh daerah khas yang harus dihadapi pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik. Pada tanggal 21 September 1953 muncul gerakan sekelompok masyarakat di Aceh, yang dikenal dengan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Pemimpinnya adalah Teungku Muhammad Daud Beureueh (Daud Beureueh) seorang ulama Aceh. DI/TII menghendaki provinsi Aceh menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) pimpinan Kartosuwiryo. Munculnya DI/TII disebabkan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menggabungkan provinsi Aceh ke dalam provinsi Sumatera Utara.

Item Type:	Book
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Buku > Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Depositing User:	BPSI Unas
Date Deposited:	11 Sep 2020 09:41
Last Modified:	11 Sep 2020 09:41
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/1577

Actions (login required)

View Item