ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN HUKUM TENTANG REGULASI MENJUAL ROKOK ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

Hamri, Andi Arman (2025) ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN HUKUM TENTANG REGULASI MENJUAL ROKOK ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN AUSTRALIA. Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (762kB)
	Text Bab 1.pdf Download (574kB)
	Text Bab 2.pdf Download (597kB)
	Text Bab 3.pdf Download (546kB)
	Text Bab 4.pdf Download (698kB)
	Text Bab 5.pdf Download (435kB)
	Text Lampiran.pdf Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini membahas perbandingan regulasi penjualan rokok elektronik di Indonesia dan Australia, dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan rokok elektronik, khususnya di kalangan remaja, serta adanya perbedaan kebijakan pengaturannya di kedua negara. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana kebijakan regulasi penjualan rokok elektronik di Indonesia dan Australia serta bagaimana penerapannya di masing-masing negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan dan penerapan regulasi penjualan rokok elektronik di kedua negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis menggunakan teknik analisis hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang mengatur larangan penjualan rokok elektronik kepada anak di bawah 21 tahun, wanita hamil, serta di sekitar sekolah dan tempat bermain anak, namun belum diatur sanksi pidana secara tegas bagi pelanggar. Sementara itu, Australia mengatur penjualan rokok elektronik secara ketat melalui Commonwealth Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons (SUSMP) dan Therapeutic Goods Act 1989, yang mewajibkan resep dokter untuk memperoleh rokok elektronik dan membatasi penjualannya hanya di apotek, dengan penerapan sanksi pidana yang jelas. Perbedaan kebijakan ini menunjukkan bahwa Australia menerapkan pendekatan protektif yang lebih ketat, sedangkan regulasi di Indonesia masih memiliki celah dalam penegakan hukum.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	18 Sep 2025 03:20
Last Modified:	18 Sep 2025 03:29
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/14101

Actions (login required)

View Item