PENGGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK DAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI BUKTI DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA TERORISME ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 97/PID.SUS/2022/PN JKT TIM )

MADINAH, AZZAHRA TAUFIK (2025) PENGGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK DAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI BUKTI DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA TERORISME ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 97/PID.SUS/2022/PN JKT TIM ). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

[img] Text
Cover.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (391kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (476kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (208kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (296kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (162kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (3MB)

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat bukti elektronik/dokumen elektronik tidak diatur, tetapi dalam beberapa kasus hukum, sudah menerapkan alat bukti elektronik/dokumen elektronik sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun dalam pembuktian Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam proses hukum di Indonesia. Penggunaan dokumen elektronik dan media sosial sebagai alat bukti dalam menggungkap kejahatan internet dapat dilihat dari kasus terorisme menggunakan media sosial yang sering terjadi akhir-akhir ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum dokumen elektronik dan media sosial dalam sistem pembuktian pidana di indonesia lalu bagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan dokumen elektronik dan media sosial dalam menjatuhkan putusan perkara No 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt Tim. Penelitian ini menggunakan metode normatif mengkaji hukum yang bersifat formal Undang-undang dan peraturan.Hasil Penelitian ini berisikan bahwa menurut pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 19 Tahun 2016 bahwa dokumen elektronik atau informasi elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah serta harus memenuhi beberapa persyaratan,kedua dalam putusan No 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt Tim menunjukan bahwa saksi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa dinilai belum seluruhnya sesuai dengan aturan hukum yang ada seperti teori kepastian hukum,teori pembuktian serta pertimbangan hakim.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
J Political Science > JA Political science (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Miss Yulia Zahra Yamini
Date Deposited: 16 Jul 2025 07:33
Last Modified: 16 Jul 2025 07:33
URI: http://repository.unas.ac.id/id/eprint/13717

Actions (login required)

View Item View Item