ANALISIS HUKUM PIDANA NAKHODA YANG TIDAK MEMATUHI KETENTUAN BERKAITAN TATA CARA BERLALU LINTAS DI PERAIRAN INDONESIA (Studi Kasus Putusan PN Tanjung Pinang Nomor 194/Pid.B/2022/PN Tpg)

Aldiansyah, Hafid (2025) ANALISIS HUKUM PIDANA NAKHODA YANG TIDAK MEMATUHI KETENTUAN BERKAITAN TATA CARA BERLALU LINTAS DI PERAIRAN INDONESIA (Studi Kasus Putusan PN Tanjung Pinang Nomor 194/Pid.B/2022/PN Tpg). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (777kB)
	Text BAB II.pdf Download (613kB)
	Text BAB III.pdf Download (520kB)
	Text BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (430kB)
	Text Lampiran.pdf Download (1MB)

Abstract

Penegakan hukum di bidang pelayaran menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang keefektifitasan pelayaran secara terkendali dan sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayaran sehingga pelayaran dapat berjalan berkelanjutan dengan lebih baik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UUP) merupakan penyempurnaan dari UndangUndang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah sistem dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara. Pada Perkara putusan PN Tanjung Pinang Nomor 194/Pid.B/2022/PN Tpg menyoroti pertanggung jawaban seorang Nakhoda yang melakukan pelanggaran Hukum Pidana dalam kegiatan Ship to Ship yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan oleh pihak otoritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Richardo C. Camacho selaku nakhoda kapal MT. Polan seharusnya memahami bahwa regulasi maritim internasional maupun nasional mengharuskan setiap kapal yang beroperasi di wilayah suatu negara pantai untuk mematuhi hukum domestik negara tersebut. Dengan demikian, pelanggaran yang terjadi bukan hanya sekadar bentuk kelalaian biasa, tetapi mencerminkan ketidakpatuhan yang serius terhadap regulasi yang ada. Disini Penulis membandingkan antara perbandingan hukum antara Indonesia dan Singapura terkait STS, khususnya dalam aspek lokasi dan prosedur operasional, guna memahami efektivitas regulasi masing-masing negara dalam menjamin keamanan dan kelancaran aktivitas maritim. Penulis juga membahas bagaimana tidak adanya efek jera terhadap kapal – kapal asing yang melanggar hukum di negara kita yang dimana kepatuhan terhadap regulasi maritim sangat dipengaruhi oleh tekanan operasional, tingkat pemahaman hukum pelayaran, serta efektivitas pengawasan oleh otoritas berwenang.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > J General legislative and executive papers J Political Science > JC Political theory
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Yulia Zahra Yamini
Date Deposited:	16 Jul 2025 07:25
Last Modified:	16 Jul 2025 07:25
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/13714

Actions (login required)

View Item